UMK Kudus 2023, Perusahaan Diminta Kesampingkan Dulu Tuntutan Apindo

Sosialisasi UMK Kudus 2023. (Murianews/Anggara Jiwandhana)

Murianews, Kudus – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, Jawa Tengah, meminta perusahaan di Kudus mengesampingkan tuntutan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait penghitungan upah minimum atau UMK Kudus 2023.

Pihak perusahaan diharapkan tetap menerapkan UMK Kudus 2023 dulu sembari menunggu keputusan final dari gugatan Apindo di tingkat pusat.

”Itu dikesampingkan terlebih dahulu. Biar urusan nanti bagaimana berjalannya, kami harapkan perusahaan bisa menerapkan UMK Kudus 2023 ini karena sudah ditetapkan pemerintah,”  kata Kabid Hubungan Industrial dan Perselisihan Tenaga Kerja Disnaker perinkop UKM Agus Juanto, di sela sosialisasi UMK Kudus 2023, Kamis (8/12/2022).

Baca: Persentase Kenaikan UMK Kudus 2023 Paling Rendah di Jateng

Pihaknya menuturkan, dalam Undang-Undang Tenaga Kerja yang kini telah disahkan, sanksi yang mengatur terkait perusahaan harus menerapkan UMK yang disepakati telah jelas. Mulai dari sanksi teguran hingga penutupan perusahaan.

”Nah ketika sudah mengerti tentang sanksi-sanksinya, kami harapkan ini bisa ditaati bersama. Masalah nanti bagaimana tuntutan Apindo di tingkat pusat, itu biar nanti saja,” pungkasnya.

Baca: Dok! UMK Kudus 2023 Ditetapkan Rp 2.439.813,98

Seperti diketahui, Apindo bersiap melakukan gugatan karena penetapan UMK dan UMP di tahun 2023 ini menggunakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022.

Langkah ini dinilai Apindo catat hukum. Karena seharusnya, penghitungan UMK maupun UMP harus menggunakan peraturan pemerintah. Sama seperti PP Nomor 36 tahun 2021.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Berita Kudusinfo kuduskudusumk kudus 2023