KPK Lakukan Monev Pencegahan Korupsi di Kabupaten Blora, Ini Hasilnya

Foto: Pemerintah Kabupaten Blora bersama Satgas Direktorat Wilayah III Korsup KPK RI menggelar rakor terkait pencegahan korupsi (Murianews/istimewa)

MURIANEWS, Blora – Pemerintah Kabupaten Blora bersama Satgas Direktorat Wilayah III Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK RI menggelar rapat koordinasi terkait pencegahan korupsi, Selasa (23/8/2022).

Rapat koordinasi di ruang pertemuan Setda Blora tersebut dilakukan untuk monitoring dan evaluasi tematik manajemen aset, perizinan, optimalisasi pendapatan daerah, dan pengadaan barang dan jasa.

Hadir dalam rapat kali ini Ketua Satgas Direktorat Wilayah III Kedeputian Bidang Korsup KPK RI Uding Juharudin; kemudian Azril Zah, dan Untung Wicaksono.

Baca juga: Wings Air Layani Penerbangan Rute Pondok Cabe-Blora dan Purbalingga

Uding Juharudin menegaskan kehadiran KPK di Kabupaten Blora untuk monitoring dan evaluasi pencegahan korupsi di pemerintah daerah.

”Terkait korsup ini kami bagaimana hadir untuk melakukan pendampingan atau seperti konsultasi. Bagaimana agar upaya-upaya perbaikan ini tetap berada dalam jalurnya dan Blora ini kedepan tujuannya bisa tercapai,” ungkapnya.

Ada beberapa hal yang menjadi fokus pembahasan dalam kegiatan rapat koordinasi  antara tim dari KPK bersama Pemkab Blora kali ini. Yakni, melakukan monitoring dan evaluasi capaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) tahun lalu dan capaian sementara.

”Kita juga sedikit mengupas terkait Survei Penilaian Integritas (SPI) hingga kita akan melakukan monitoring dan evaluasi program tematik, baik tematik kaitannya dengan aset, pendapatan,” Jelasnya

Perlu diketahui, MCP merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memonitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan pada pemerintah daerah di Indonesia. KPK terus mendorong agar daerah dapat meningkatkan capaian nilai MCP.

Disampaikannya, MCP mencakup delapan program intervensi pencegahan korupsi terintegrasi di pemerintahan, meliputi manajemen ASN, tata kelola keuangan desa, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, APIP, perizinan, pengadaan barang dan jasa, hingga perencanaan dan penganggaran APBD.

”Mudah-mudahan MCP sebagai pemicu untuk memperkuat semangat bapak ibu semua agar Blora semakin baik,” ungkapnya

Bupati Blora Arief Rohman menyambut baik kehadiran tim dari KPK dalam rangka monitoring dan evaluasi pencegahan korupsi Kabupaten Blora sekaligus memberikan pendampingan.

Ia juga menegaskan bahwa Pemkab siap untuk mendukung dan menyukseskan program-program dari KPK di Blora.

 

 

Kotributor Blora
Editor: Dani Agus

cegah korupsi di blorainfo blorakpk datang ke blorakpk monev pemkab bloraMuriaNews