Gelisah Digusur Outsourching, Tenaga Non-ASN Jepara Datangi Kantor DPD RI

Audiensi antara tenaga Non ASN Jateng dengan DPD RI di Semarang. (Murianews/Istimewa)

MURIANEWS, Jepara – Wacana mengalihdayakan tenaga non-ASN menjadi outsourching dikhawatirkan. Terutama tenaga non-ASN yang bekerja di lingkungan pemerintahan.

Berangkat dari kegelisahan itu, para tenaga non-ASN di Jepara yang tergabung Forum Non-ASN (Fornas) Jateng mendatangi kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Mereka datang untuk mengadu nasib ke depan.

Mereka mendatangi kantor DPD RI Provinsi Jawa Tengah, di Jalan Imam Bonjol Nomor 185 Semarang, Selasa (9/8/2022). Sebanyak 40 orang gelegasi tenaga non-ASN di kabupaten/kota se-Jateng yang ikut hadir di sana.

Mereka kemudian diterima anggota DPD RI Provinsi Jateng Denty Eka Widi Pratiwi, Wakil Ketua Komisi A DPRD Jateng Fuad Hidayat, dan Kabid Mutasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah Raden Rara Utami Rahajeng.

Ketua Paguyuban Non ASN Jepara Memesona (Panorama), Fahmi Riza mengatakan, upaya ini merupakan langkah bersama tenaga Non ASN di Jawa Tengah untuk perubahan nasib yang lebih baik.

Harapannya, kegalauan yang dialami oleh tenaga Non ASN ini bisa didengar dan disampaikan kepada pemerintah pusat.

”Hari ini kita bersama-sama untuk menyampaikan aspirasi agar disuarakan kepada pemerintah pusat,” tegas Fahmi, saat dikonfirmasi, Rabu (10/8/2022).

Baca: Tolak Dioutsourcingkan, Honorer di Jepara Geruduk Kantor Bupati

Sementara itu, Ketua Fornas Jateng Agus Priono menyampaikan beberapa hal terkait aspirasi tenaga Non ASN di Jateng. Pertama, tenaga Non ASN di Jateng menolak kebijakan Kemenpan RB untuk mengalihdayakan atau men-outsourching-kan tenaga Non ASN di tahun 2023 mendatang.

”Dengan menjadi tenaga outsourching banyak sekali yang dirugikan. Pengabdian kita bertahun-tahun tentu tidak ada artinya jika kita menjadi tenaga alih daya,” jelas dia.

Kedua, tenaga Non ASN diberikan kesempatan atau diberikan kemudahan untuk menjadi pegawai PPPK, yang saat ini tengah banyak dibuka oleh pemerintah. Ketiga, diberikan payung hukum yang jelas dari pemerintah pusat.

”Kami berharap, nasib kami diperhatikan seperti halnya tenaga pendidik dan kesehatan. Karena kami sama-sama mengabdi di instansi pemerintah,” kata dia.

Menanggapi hal ini, anggota DPD RI Perwakilan Jateng Denty Eka Widi Pratiwi mengatakan, kaitannya dengan pengalihan tenaga Non ASN menjadi outsorcing dinilainya sangat tidak masuk akal. Tentu saja ini akan menambah persoalan baru pemerintah.

”Seperti tidak masuk akal. Saat ini tenaga Non ASN sudah masuk dan bekerja di instansi pemerintah. Kok malah di outsorcing kan atau di swasta kan,” kata Denty.

Denty berharap, adanya Surat Edaran (SE) Kemenpan yang baru terkait pendataan tenaga Non ASN di lingkungan instansi pemerintah tanggal 22 Juli 2022, jangan sampai dibuat alat untuk memberikan harapan palsu kepada tenaga Non ASN. Tetapi harus riil, untuk kebaikan masa depan mereka.

”Saya berharap mereka diberikan kesempatan atau dipriorotaskan menjadi PPPK. Apalagi mereka yang sudah pengabdian lama. Harus mendapat afirmasi penerimaan PPPK dan kemudahan,” ujarnya.

Terkait dengan aspirasi Fornas Jateng ini akan disampaikan Denty, dalam sidang paripurna 15 dan 16 Agustus 2022 mendatang. Point tersebut, akan disampaikan langsung kepada pemerintah pusat.

”Kita akan sampaikan aspirasi dalam sidang paripurna di Senayan nanti,” tandasnya.

 

Reporter: Faqih Mansur Hidayat
Editor: Zulkifli Fahmi

info muriajeparaoutsourcingPenghapusan Tenaga Non-ASNTenaga Harian LepasTenaga Non-ASN