OPINI

Menyongsong Kebangkitan UMKM

Surya Budiman Mifa *)

SEKTOR usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah memberikan bukti konkret sebagai penggerak perekonomian nasional. Keberadaannya memiliki nilai strategis sebagai instrumen untuk membuat pemerataan ekonomi.

Jumlah UMKM yang sangat besar menjadi modal penting bagi Indonesia dalam memajukan perekonomian. Selain mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, keberadaan UMKM juga terbukti kuat dalam menghadapi krisis ekonomi.

Merujuk data 2019, Indonesia memiliki 65,5 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2019. Jumlah tersebut meningkat 1,98 persen dibandingkan pada 2018 yang jumlahnya 64,2 juta unit. Rinciannya, jumlah usaha mikro mencapai 64,6 juta, usaha kecil 798,7 ribu unit, dan usaha menengah sebanyak  65,5 ribu unit (Katadata.co.id, 12/8/2021).

Dari jumlahnya yang begitu besar, UMKM mampu berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB). Sepanjang 2019, UMKM menyumbang 60 persen PDB dan berkontribusi 14 persen terhadap total ekspor nasional.

Sayangnya, hantaman pandemi Covid-19 nyaris membuat perekonomian Indonesia dan dunia terhenti. UMKM menjadi salah satu sektor yang mendapatkan tekanan hebat akibat pandemi Covid-19. Banyak pelaku UMKM yang gulung tikar akibat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Menurut survei Bank Indonesia (BI), sebanyak 87,5 persen UMKM terdampak pandemi Covid-19. Dari jumlah ini, sekitar 93,2 persen di antaranya terdampak negatif di sisi penjualan.

UMKM Bangkit

Menyadari pentingnya sektor UMKM dalam menggerakkan perekonomian bangsa, maka sudah sepantasnya sektor ini mendapatkan perhatian agar mampu bangkit akibat hantaman Covid-19. Pandemi telah menjadikan daya beli masyarakat Indonesia menurun. Hal itu tentu masih dirasakan oleh sebagian besar masyarakat hingga saat ini. Karena itu, pemerintah dituntut tetap membantu masyarakat dengan bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan sosial tunai, bantuan pangan nontunai (BPNT) maupun bantuan langsung tunai (BLT).

Beberapa bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan berdampak terhadap transaksi berbagai produk UMKM. Selain itu, pemerintah diharapkan memberikan bantuan permodalan kepada UMKM khususnya bagi yang terdampak Covid-19.

Program lain untuk menyelamatkan UMKM adalah digitalisasi. Beberapa UMKM yang mampu bertahan dari terjangan Covid-19 adalah mereka yang mampu memanfaatkan teknologi digital. Sayangnya, tidak semua UMKM bisa beralih ke digital.

Berdasarkan penelitian Kementerian Koperasi dan UMKM, persoalan  lain yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah rendahnya akses teknologi sehingga menyebabkan produktivitas dan kualitas produk UMKM juga menjadi rendah.

Untuk menjawab persoalan ini, dibutuhkan pelatihan dan literasi digital bagi para pelaku UMKM. Literasi ini perlu ditingkatkan agar seluruh UMKM bisa memanfaatkan teknologi digital secara maksimal sehingga produktivitas dan pemasaran produk-produknya juga semakin luas.

Terakhir, peran pemerintah daerah. UMKM masih menghadapi masalah permodalan, akses pemasaran dan  kualitas SDM. Dalam konteks ini, pemerintah daerah (pemda) menjadi kunci penting dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Mengapa pemerintah daerah? Sebab, pemerintah daerah yang benar-benar tahu akan kondisi UMKM yang ada di daerahnya.

Dalam memajukan UMKM, pemerintah daerah bisa bersinergi dengan pemerintah provinsi (pemprov), lembaga keuangan, lembaga pendidikan dan lembaga lain yang memang memiliki kepentingan untuk memajukan sektor UMKM.  Dengan dukungan pemerintah daerah, kita berharap fundamental perekomian nasional kita menjadi lebih baik pascapandemi. (*)

 

*) Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis

OpinipandemiUMKM