BPD di Pati Geruduk ke DPRD, Minta Tunjangan Dinaikkan

Audiensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati dengan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Pati di Ruang Rapat Paripurna, Sabtu (28/5/2022). (MURIANEWS/Istimewa)

MURIANEWS, Pati – Puluhan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah menggeruduk kantor DPRD kabupaten setempat, Sabtu (28/5/2022).

Mereka yang tergabung dalam Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (Abpedsi) Kabupaten Pati mendatangi kantor wakil rakyat itu karena ingin menyampaikan aspirasinya.

Para anggota BPD ini wadul ke wakil rakyat lantaran mendapatkan tunjangan terlalu kecil. Dalam setahun, tunjungan setiap anggota BPD di Pati hanya Rp 1,75 juta.

Baca: Ribuan KPM Pati Terima Kartu Bansos Kosong

“Tunjangan anggota BPD Rp 1,75 juta per orang setiap tahun. Kalau dihitungkan itu Rp 100an ribu per bulan,” jelas Ketua Abpedsi Kabupaten Pati, Sugiarto (72) kepada awak media.

Menurutnya tunjangan itu terlalu kecil. Mengingat tugas BPD di setiap desa terbilang cukup vital. Sebab BPD bertugas untuk menyusun regulasi hingga mengawasi jalannya pemerintah desa.

“BPD ini tugasnya sejajar dengan kepala desa, membuat regulasi, penerima aspirasi dan sebagai pengawas pemerintah desa,” jelas dia.

Oleh karena itu, Sugiarto meminta Pemkab Pati menaikan kesejahteraan anggota BPD. Dia mengusulkan agar setiap anggota BPD untuk ketua mendapatkan tunjangan Rp 1 juta per bulan, wakil Rp 900 ribu dan anggota Rp 800 ribu.

“Supaya diadakan kenaikan tunjangan daripada anggota BPD dalam anggaran perubahan tahun 2022 ini sudah bisa masuk. Harapan sudah bisa masuk,” jelas Sugiarto.

“Kemudian diterbitkan aturan kepala daerah di situ sebagai penentu kenaikan tunjangan. Kemudian yang kedua harus segera dilakukan perubahan peraturan daerah. Itu tidak ada kenaikan ADD tidak mungkin ada kenaikan tunjangan,” sambung dia.

Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan pihaknya segera berkoordinasi kepada Bupati Pati terkait aspirasi dari BPD tersebut.

“Wajar, ini menjadi kewajiban saya untuk menyampaikan kepada pak Bupati supaya merubah SK diangka Rp 1,75 juta itu. Tetapi, nanti di Pemkab Pati bisa mengakomodir permintaan itu tadi. Ini juga harus melalui proses penganggaran,” tandas Ali.

 

Reporter: Umar Hanafi
Editor: Zulkifli Fahmi

AbpedsiBPDinfo muriapati