METRO JATENG

Ketika Bupati Wadul Takut Kena OTT pada Ketua KPK

Ketua KPK Firli Bahuri (Instagram/@firlibahuriofficial)

MURIANEWS, Semarang – Para bupati dan wali kota di Jawa Tengah diajak Gubernur Ganjar Pranowo untuk bersua secara langsung dengan Ketua KPK Firli Bahuri, Kamis (11/11/2021). Dalam kesempatan itu, ada bupati yang mengadu jika mereka takut kena operasi tangkap tangan (OTT).

Ini terjadi saat para bupati dan wali kota itu mendengar paparan Firli mengenai pencegahan korupsi.

Dalam pertemuan itu, sejumlah kepala daerah menanyakan beberapa hal teknis kepada Firli dan Ganjar Paranowo.

Misalnya Bupati Banyumas Achmad Husein yang bertanya tentang pencegahan korupsi yang dilakukan KPK. Ia juga mengakui jika takut dan tak mau kena OTT.

“Kami semua ini takut dan tidak mau di OTT KPK. Padahal semangat KPK itu kan pencegahan korupsi,” katanya.

Oleh karenanya, ia meminta KPK, agar terus mendampingi dan mengingatkan para kepala daerah, sebagai upaya pencegahan korupsi.

”Karena selama ini tidak sedikit kepala daerah yang tidak tahu kalau yang dilakukannya itu salah,” ujarnya.

Selain itu, ada juga pertanyaan dari Bupati Batang, Wihaji. Menurutnya, banyaknya kepala daerah yang melakukan korupsi karena biaya operasional kepala daerah yang sangat kecil. Sementara, ongkos Pilkada tiap lima tahunan sangatlah mahal.

“Ini suasana kebatinan kami, bahwa sistem politik inilah yang menjadi cikal bakal korupsi di Indonesia. Korupsi yang dilakukan kepala daerah, karena kami ini hasil dari sistem politik sekarang,” ucapnya.

Baca: Ganjar Kumpulkan Bupati-Wali Kota di Hadapan Ketua KPK

Menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan, korupsi itu bisa terjadi karena ada kekuasaan, kesempatan dan keserakahan. Satu hal yang bisa dilakukan untuk menghindarinya adalah integritas.

” aya berharap, semua kepala daerah berintegritas dan sadar, bahwa korupsi itu perbuatan jahat karena merampas hak-hak masyarakat,” ucapnya.

Ia mengatakan, KPK selalu berkoordinasi dengan Inspektorat di daerah, sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Sehingga pihaknya minta bupati/wali kota untuk mengoptimalkan peran Inspektorat pengawas internal masing-masing.

Firli juga menegaskan, semua kepala daerah tidak boleh takut dengan KPK. Selama mereka bekerja sesuai aturan dan tidak melakukan pelanggaran, maka tidak akan dipersoalkan.

“KPK tidak pernah mencari-cari kesalahan, tapi kesalahan pasti bisa kami temukan,” tegasnya.

Baca: Disebut Punya Delapan Orang di KPK, Ini Kata Azis Syamsuddin

Terkait praktik korupsi karena mahalnya biaya politik saat ini, Firli sepakat dengan itu. Dari hasil survei yang dilakukannya, pihaknya menemukan beberapa persoalan yang harus dicarikan solusi.

“Kajian kita, memang pelaksanaan pilkada ini masih memerlukan biaya tinggi, karena banyak aktivitas politik yang membutuhkan biaya. Dari hasil kajian kita, biaya tinggi pelaksanaan pilkada, 82 persen biayanya dihasilkan dari sponsor,” jelasnya.

Untuk itu, KPK lanjut Firli telah mengusulkan agar pemerintah melakukan evaluasi pelaksanaan Pilkada yang jauh dari praktik korupsi, biaya tinggi hingga jual beli suara. Caranya adalah semua pembiayaan Pilkada ditanggung oleh negara.

“Kami juga mengusulkan agar ada peningkatan fasilitas yang didapatkan kepala daerah, sehingga mereka tidak akan melakukan korupsi,” pungkasnya.

Sementara Ganjar Pranowo mengatakan, KPK sudah memaparkan area-area yang rawan praktik korupsi.

Misalnya jual beli jabatan, kolusi, pungli, perijinan dan lainnya. Diharapkan para kepala daerah dan pimpinan DPRD se Jateng bisa memahami dan berusaha sekuat tenaga untuk terjebak dalam pusaran korupsi.

“Semua harus mencegah itu. Mudah-mudahan kawan-kawan semua jadi paham dan tidak melakukan itu. Kalau masih nekat, ya ditangkap,” tegasnya.

 

Reporter: Ali Muntoha
Editor: Ali Muntoha

berita jatengFirli Bahuriinfo jatengjateng hari inikabar jatengKetua KPKKPKOTT KPK