Sistem Cegah Korupsi di Jateng Dipuji Ketua KPK Hingga Moeldoko

Gubernur Ganjar Pranowo melihat pelajar tengah bermain dengan materi antikorupsi. (MURIANEWS)

MURIANEWS, Semarang – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol Firli Bahuri mengapresi sistem pencegahan korupsi yang diterapkan di Pemprov Jawa Tengah. Sistem yang diterapkan di Jawa Tengah itu yakni pendidikan antikorupsi dan penyuluh antikorupsi.

Apresiasi ini disampaikan Firli dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi tahun 2021-2022 yang digelar KPK secara daring, Selasa (13/4/2021). Tak hanya ketua KPK, sistem cegah korupsi di Jateng juga mendapat pujian dari Kepala Staf Keprisedenan (KSP) Moeldoko dalam acara tersebut.

Bahkan Ganjar juga diminta memberikan masukan terkait program pencegahan korupsi bersama beberapa pembicara lainnya.

“Konteks pencegahan harus melibatkan semuanya. Kalau konteks OTT sudahlah, itu pasti akan diberitakan secara luas. Namun cerita baik, proses panjang mengubah sistem dan perilaku antikorupsi ini tidak pernah muncul,” kata Ganjar.

Bagi Ganjar, banyak praktik baik yang telah dilakukan beberapa daerah terkait pencegahan korupsi. Di Jateng misalnya, sejak koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah) dari KPK dilaksanakan sejak 2015 lalu, maka muncul beberapa program pencegahan antikorupsi, seperti pendidikan antikorupsi dan penyuluh antikorupsi.

“Pendidikan antikorupsi menjadi penting. Program ini masuk ke sekolah, dunia usaha dan perizinan-perizinan, sehingga kita bisa pantau semuanya. Bahkan kami telah memiliki Perda khusus tentang pendidikan antikorupsi itu,” jelasnya.

Selain itu, penyuluh antikorupsi di Jawa Tengah juga sudah berjalan dengan baik. Beberapa ASN dan masyarakat umum diberi pelatihan dengan pendampingan dari KPK untuk menjadi agen-agen penyuluh antikorupsi itu.

“Mereka telah menjadi virus seperti vaksinasi, yang kita suntikkan ke dalam sistem yang harus berubah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang,” tegasnya.

Sementara Ketua KPK Firli Bahuri menyebut jika kerja sama antara KPK dengan Pemprov Jateng berjalan sangat bagus. Tim dari KPK, sering datang ke Jawa Tengah untuk melakukan sosialisasi dan membantu Jateng melaksanakan program-program pencegahan lainnya.

“Praktik-praktik pencegahan ini memang perlu dikembangkan dan ditularkan pada seluruh daerah. Karena jangan sampai, hanya orang kena OTT saja yang ramai, padahal masih banyak orang baik di Indonesia ini,” kata Firli.

KPK lanjut dia juga telah membentuk dan memperbanyak agen pembangun integritas. Mereka disebar di kementerian/lembaga hingga kabupaten/kota untuk melakukan pencegahan korupsi. Ada 40 penyuluh antikorupsi dan 40 agen pembangun integritas kelompok.

“Kalau mereka tersebar, tentu Indonesia berintegritas akan terwujud dan terbentuk. Saya juga meminta kepada semua kepala daerah untuk memperbanyak kelompok-kelompok antikorupsi agar program pencegahan berjalan lancar,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala KSP Moeldoko mengapresiasi sistem pencegahan korupsi di Jawa Tengah yang telah berjalan dengan baik. Mulai sistem perencanan keuangan, birokrasi yang bersih hingga berjalannya pendidikan antikorupsi dan penyuluh antikorupsi.

“Saya pikir model seperti ini yang jusru banyak dieksploitasi di lapangan oleh para kepala daerah. Karena ini judulnya pencegahan, maka harus diperbanyak pendidikan dan penyuluhannya agar orang sadar. Kami sangat apresiasi pada pak Ganjar,” katanya.

Moeldoko juga sepakat, bahwa program yang baik di daerah harus diadopsi menjadi program nasional. Dengan begitu, maka program pemerintah akan berjalan sesuai apa yang diharapkan.

“Itu bisa jadi model dan diterapkan secara nasional. Itu sangat bagus, sehingga kita belajar dari yang empirik, nggak usah pusing-pusing lagi,” pungkasnya.

Reporter: Ali Muntoha
Editor: Ali Muntoha

antikorupsiGanjar PranowoKPKmoeldokoPemprov Jateng