Lagi, Puluhan Warga Jepara Kena Razia Masker

MURIANEWS, Jepara – Petugas Gabungan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) Satgas Penanganan Covid-19 Jepara kembali menindak 31 orang pelanggar protokol kesehatan. Hal itu dilakukan setelah mereka ketangkap basah tak memakai masker saat beraktivitas di luar rumah.

Kabid Penegakan Perda di Satpol PP Jepara, Anwar Sadat, selaku koordinator Patroli Gabungan mengatakan, 31 orang tersebut ditindak di beberapa lokasi. Di antaranya di Jalan HOS Cokro Aminoto, Jalan Pemuda, Jalan Sultan Haldirin, Jalan KS Tubun serta di Pantai Teluk Awur. Mereka ditindak karena memang mengabaikan protokol kesehatan, saat berada di wilayah publik.

“Karena tidak memakai masker mereka kami tindak. Dari 31 orang yang ditindak, sebanyak enam orang di antaranya terpaksa kami sita KTP-nya. Hal ini kami lakukan karena yang bersangkutan tidak kooperatif,” ujar Anwar Sadat, Jumat (23/10/2020).

Dalam kegiatan patrol, selain melakukan penindakan, Tim Patroli juga melaksanakan sosialisasi mengenai penerapan protokol kesehatan. Bahaya virus corona/Covid-19, bagaimana penularannya dan upaya pencegahannya disampaikan ke masyarakat. Budaya mengenakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak juga terus disampaikan secara langsung kepada masyarakat.

Selain itu juga disampaikan mengenai adanya Perbup No 52 Tahun 2020 Jepara terkait dengan PKM juga disampaikan. Dalam perbup ini ada sanksi-sanksi yang menjadi konsekuensi bagi para pelanggar PKM. Diharapkan dengan upaya-upaya represif ini masyarakat bisa mendapatkan kesadaran mengenai pentingnya penerapan protokol kesehatan.

“Ada yang kami sita KTP-nya karena tidak menunjukan etiket baik. Kemudian juga ada yang kami beri hukuman PUSH UP sebanyak 25 kali, menyanyikan lagu Indonesia Raya atau hukuman edukatif lainnya. Mereka yang nekad berkerumun hingga lebih dari jam 23.00 WIB, kami semprot dengan air menggunakan mobil pemadam,” tegas Anwar Sadat.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Jepara, Abdul Syukur menyatakan penyitaan KTP diharapkan bisa memberi efek jera bagi masyarakat yang melanggar. Tindakan ini dikoordinasikan dengan semua pihak terkait diantaranya Disdukcapil, Polres dan pihak lainnya.

Mereka yang disita KTP-nya harus membuat surat pernyataan yang diketahui oleh RT, RW dan Petinggi Desa, untuk mengurus kembali KTP yang disita.

“Dengan mekanisme ini, kami berharap seluruh elemen yang ada bisa ikut terlibat. Ketua RT, RW dan Petinggi Desa juga bisa mengetahui jika ada warganya yang tidak patuh. Dari sini bisa tumbuh sikap saling mengingatkan tentunya. Mereka yang disita KTP-nya juga tidak bisa mengurus KTP baru, karena tindakan yang kami lakukan juga kami koordinasikan dengan pihak terkait,” tegas Abdul Syukur.

Reporter: Budi Erje
Editor: Supriyadi

covid-19cucitangancucitanganpakaimaskeringatpesanibujagajarakjagajarakhindarikerumunanjeparapakaimaskersatgascovid19