Operasi Serentak Digelar di Jateng, Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Mulai Cabut KTP Hingga Sapu Jalan

MURIANEWS, Semarang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mulai pekan ini menggelar operasi penegakan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19. Operasi dilakukan secara serentak di sleuruh wilayah di Jawa Tengah.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Senin (24/8/2020) menyatakan telah memerintahkan seluruh bupati dan wali kota untuk melakukan pengekan hukum ini.

Pihaknya telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang menjadi dasar penegakan hukum tersebut. Ia meminta Satpol PP menyiapkan rencana atau program penegakan hukum secara serentak di seluruh Jawa Tengah.

Terkait sanksi, menurutnya disesuaikan dengan kebijakan dengan daerah masing-masing. Di beberapa derah menurut dia, telah menyiapkan sanksi mulai dari menyita KTP, menyapu jalan, dan denda bagi tempat usaha yang melanggar.

“Sanksinya macam-macam, aturan yang saya buat umum, bisa teguran lisan, tertulis, pencabutan izin sementara untuk usaha, atau denda dan lainnya. Beberapa kabupaten/kota sudah punya aturan sendiri, misalnya Banyumas,” katanya.

Di Banyumas, pelanggar protokol kesehatan bisa dicabut KTPnya bahkan bisa sampai proses ke pengadilan. Semnentara di Kota Semarang sanksinya berupa menyapu jalan selama 15 menit.

Sementara di Kabupaten Batang sanksinya berupa penghafalan Pancasila, nama-nama tokoh presiden hingga tokoh nasional, Kabupaten Purbalingga menghukum dengan mengkarantina pelanggar protokol kesehatan di tempat karantina, dan lainnya.

Baca” Jateng Gelar Operasi Besar-Besaran Penegakan Protokol Kesehatan, Dimulai Pekan Depan

Sementara untuk pelanggar berupa badan usaha, mayoritas kabupaten/kota akan memberikan sanksi penutupan sementara izin usaha. Sejumlah penegakan hukum itu akan mulai efektif diberlakukan secara serentak di seluruh Kabupaten/Kota di Jateng mulai Senin (24/8/2020) hari ini hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Seluruh bupati-wali kota juga telah diminta Ganjar segera membuat peraturan bupati (Perbup) atau peraturan wali kota (Perwali) guna menindaklanjuti penegakan hukum ini. Sehingga nantinya, akan menjadi efek jera bagi pelanggar protokol kesehatan.

“Koordinatornya saya minta Satpol PP, karena ini sudah penegakan aturan. Kalaulah umpama dibutuhkan penegakan secara spesifik, kami akan senang hati. Harapan saya, semia lini bergerak melakukan penegakan dan harapan masyarakat menjadi taat, baik dan tertib. Sekaligus, edukasi tetap dilakukan kepada mereka,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen meminta agar upaya penegakan dilakukan dengan menggandeng tokoh masyarakat, tokoh agama dan lainnya agar bisa memberikan edukasi.

“Tokoh agama, tokoh masyarakat harus diajak dalam operasi penegakan hukum ini. Harapannya, tidak hanya dari pemerintah, namun masyarakat mendapatkan edukasi dari tokoh lain yang mereka percaya dan hormati,” pungkasnya.

 

Reporter: Ali Muntoha
Editor: Ali Muntoha

Ganjar PranowoPemprov Jatengprotokol kesehatanSanksi