Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan Dituntut 8 Tahun dan Cabut Hak Politik

MURIANEWS.com, Semarang – Sidang kasus penerimaan fee atas pengurusan dana alokasi khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen dan Purbalingga dari APBN tahun 2016-2017 yang menyeret Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan, di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (24/6/2019) memasuki tahap tuntutan.

Dlam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Antonius Wijayanto tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Joko Hermawan mengajukan tuntutan terhadap Taufik berupa hukuman delapan tahun kuruangan penjara. Taufik juga dituntut membayar denda Rp 200 juta yang jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan kurungan selama 6 bulan.

“Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” katanya dilansir Antara.

Selain itu, JPU juga mengajukan tuntutan agar terdakwa dicabut hak politiknya selama lima tahun. Menurut dia, pencabutan hak politik tersebut ditujukan sebagai efek jera bagi pelaku kejahatan maupun orang lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.

Pencabutan hak politik tersebut juga bertujuan untuk menlindungi publik agar tidak salah pilih dalam memilih pejabat publik.

“Menuntut terdakwa untuk menjalani hukuman tambahan tidak dipilih atau menduduki jabatan publik selama 5 tahun, terhitung setelah terdakwa menjalani hukumannya,” kata JPU.

Dalam pertimbangannya atas tuntutan terdakwa dalam perkara tersebut, jaksa menilai perbuatan terdakwa telah merusak citra DPT dan menciderai kepercayaan masyarakat. Selain itu, terdakwa juga tidak mengakui perbuatannya.

Dalam kasus ini, jaksa menilai Taufik terbukti menerima “fee” atas pengurusan DAK dua kabupaten tersebut dengan total mencapai Rp 4,85 miliar.

“Fee” sebanyak itu masing-masing terbagi ataa pengurusan DAK untuk Kebumen yang bersumber dari perubahan APBN 2016 sebesar Rp 3,65 miliar dan pengurusan DAK untuk Purbalingga yang bersumber dari perubahan APBN 2017 sebesar Rp 1,2 miliar.

Menurut dia, “fee” sebesar 7 persen diterima terdakwa dari mantan Bupati Kebumen Yahya Fuad dalam dua tahap. Penyerahan “fee” atas pencairan DAK sebesar Rp 93 miliar tersebut dilakukan di Hotel Gumaya masing-masing Rp 1,65 miliar sebelum pengesahan DAK dan Rp 2 miliar setelah DAK disahkan dalam peraturan presiden.

Selain itu, terdakwa juga menerima Rp 1,2 miliar atas pengurusan DAK untuk Kabupaten Purbalingga yang bersumber dari perubahan APBN 2017.

“Fee” yang berasal dari mantan Bupati Tasdi tersebut diserahkan melalui Ketua DPW PAN Jawa Tengah Wahyu Kristianto.

Setelah menerima Rp1,2 miliar, terdakwa meminta Wahyu membawa Rp 600 juta atau separuh dari uang itu untuk membiayai keperluan Wahyu. Sedangkan separuh sisanya diserahkan kepada staf terdakwa Haris Fikri.

Dalam tuntutannya, jaksa juga meminta terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 4,25 miliar.

Namun, uang pengganti tersebut tidak perlu dibayarkan, karena terdakwa sudah menitipkan sejumlah uang yang besarnya sama dengan pengganti kerugian negara yang harus dibayarkan melalui rekening KPK.

Atas tuntutan tersebut, hakim memberi kesempatan terdakwa untuk menyampaikan pembelaan pada sidang yang akan datang.

 

Penulis: Ali Muntoha
Editor: Ali Muntoha
Sumber: Antara

KPKsemarangtaufik kurniawantipikorwakil ketua dpr
Comments (0)
Add Comment