Ganjar Kembali Diperiksa KPK Sebagai Saksi Kasus E-KTP

MURIANEWS.com, Jakarta – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus korupsi E-KTP, Jumat (10/5/2019). Ganjar diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai mantan anggota DPR.

PDI Perjuangan itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golangan Karya Markus Nari (MN).

“Dipanggil sebagai saksi untuk tersangka MN (Markus Nari),” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan.

Saat ditanya wartawan saat baru tiba di Gedung KPK, Ganjar hanya menjawab singkat mengenai pemeriksaan tersebut. “Nanti ya,” ucap Ganjar.

Dilansir Antara, selain Ganjar, KPK juga memanggil satu saksi lainnya untuk tersangka Markus Nari. Yaitu Bupati Morowali Utara Sulawesi Tengah Aptripel Tumimomor.

Markus Nari telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus terkait E-KTP. Yakni karena diduga dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara korupsi pengadaan E-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selain itu, Markus Nari juga diduga dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terhadap Miryam S. Haryani. Ia dalam kasus ini diindikasi memberikan keterangan tidak benar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada persidangan kasus E-KTP.

Atas perbuatannya tersebut, Markus Nari disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kedua, KPK juga menetapkan Markus Nari sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan E-KTP 2011-2013 pada Kemendagri.

Markus Nari disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Penulis: Ali Muntoha
Editor: Ali Muntoha
Sumber: Antara

E KTPganjarKPK
Comments (0)
Add Comment