PTSL Sudah Sertifikasi 1,2 Juta Bidang Tanah di Jateng

MuriaNewsCom, Semarang – Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) yang digencarkan pemerintah telah berhasil melakukan sertifikasi terhadap 1,2 juta bidang lahan. Tak hanya itu, 1,5 juta bidang kini tengah menununggu penerbitan sertifikat.

Bahkan jumlah ini menurut Kepala Kantor ATR/BPN Jateng Jonahar, sudah melebihi target yang ditentukan.

“Di tahun 2018 lalu, sebanyak 1.255.000 bidang tanah di Jawa Tengah sudah bersertifikat, dan sebanyak 1.520.000 bidang tanah sudah menyelesaikan proses peta bidang. Jumlah tersebut tercapai melebihi target sebesar 100,5 persen,” katanya.

Proses penerbitan sertifikat pun kini tengah dikebut, sehingga bisa segera diserahkan kepada masyarakat.

Dengan capaian itu, maka pihaknya optimistis tahun ini akan ada peningkatan signifikan dalam proses penyertifikatan tanah di Jateng. Pihaknya mematok target pada tahun ini sebanyak 1.285.000 bidang tanah yang tersertifikat dan sebanyak 1.575.000 peta bidang di seluruh Jateng.

“Untuk mewujudkan target itu, kami meminta bantuan dari seluruh instansi terkait di Jawa Tengah, baik gubernur, bupati/wali kota hingga ke aparat pedesaan,” tukasnya.

Untuk mendukung hal ini, Rabu (6/3/2019) kemarin juga telah dilakukan penandatanganan nota kesepakatan dan perjanjian kerjasama antara Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jateng dengan Pemprov Jateng, Kanwil Dirjen Pajak Jateng dan sejumlah organisasi keagamaan di Gedung Gradhika Bhakti Praja.

Penandatanganan itu disaksikan langsung oleh Sekjen Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo juga memerintahkan seluruh kepala desa di Jateng ikut menyukseskan program PTSL. Sebab saat ini, masih cukup banyak tanah masyarakat yang belum memiliki sertifikat lengkap.

“Presiden menargetkan semua wilayah di Indonesia tersertifikasi lengkap pada 2025. Jawa Tengah sebenarnya paling produktif karena ATR/BPN-nya rajin. Namun memang masih cukup banyak tanah yang belum bersertifikat,” ujarnya.

Kendala yang dihadapi menurut Ganjar yakni, masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya legalitas hak atas tanahnya. Selain itu, banyak anggapan di masyarakat bahwa proses pengurusan sertifikat membutuhkan biaya mahal.

Oleh karenanya menurut dia, kepala desa harus transparan mengenai pengurusan PTSL. Ia menyebut, jika yang dikeluarkan hanya biaya seperti patok, materai dan saksi.

“Di luar itu tidak ada biaya, karena sertifikat dan proses pengukuran itu sudah dilakukan negara. Itu gratisnya,” tegas Ganjar.

Dia menambahkan, transparansi itu masih belum dipahamai oleh masyarakat. Untuk itu, pihaknya menyarankan agar kepala desa tidak mengurus langsung, melainkan membuat panitia dengan melibatkan masyarakat.

“Atau kalau mau mengurus langsung, maka dibuatkan saja Peraturan Desanya (Perdes) sehingga semua transparan. Kalau itu dilakukan, pasti ngebut. Masyarakat senang kok dapat sertifikat karena memiliki dampak luar biasa pada sektor lain,” imbuhnya.

 

Penulis : Ali Muntoha
Editor: Ali Muntoha

biaya ptslGanjar PranowoPemprov JatengPTSLSertifikat Tanah
Comments (0)
Add Comment