Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Masih Banyak Pelaku UMKM Kudus Belum Urus Sertifikat Halal, Bupati: Manfaatkan Fasilitas Pemerintah

Masih Banyak Pelaku UMKM Kudus Belum Urus Sertifikat Halal Bupati Manfaatkan Fasilitas Pemerintah
Foto: Sosialisasi jaminan produk halal di pendapa kabupaten bersama Komisi VIII DPR RI Abdul Wahid, Selasa (16/5/2023) (Murianews/Anggara Jiwandhana)

Murianews, Kudus – Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mengajak seluruh pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Kretek untuk mengurus sertifikat halal produknya.

Pasalnya, dari 18 ribuan pelaku UMKM di Kudus, baru ada sekitar 1.600-an yang telah mengantongi sertifikat halal ini.

Bupati Kudus HM Hartopo mengungkapkan, mereka bisa memanfaatkan fasilitas dari pemerintah pusat terkait pengurusan sertifikat halal. Dengan begitu, kualitas mutu produk mereka bisa semakin terjamin.

Baca juga: Belum Daftar di SIHALAL, Sertifikat Halal Pelaku Usaha Tidak Akan Keluar

”Pemerintah melalui Kementerian Agama telah membuka program fasilitasi pengurusan sertifikat halal. Ini dimanfaatkan saja, kami mendorong pelaku UMKM melakukan pengurusan ini,” ucapnya saat membuka sosialisasi jaminan produk halal di pendapa kabupaten bersama Komisi VIII DPR RI Abdul Wahid, Selasa (16/5/2023).

Setelah mendapat sertifikasi halal, Hartopo pun mendorong agar para pelaku UMKM menjaga mutu produknya. Jangan sampai ketika label halal diraih, mutu produknya dikurangi dan tidak dijaga kualitas kehalalannya.

”Saran kami, setiap ada pelaku UMKM yang hendak mengajukan sertifikat halal dipastikan proses pembuatan produk baik makanan, minuman maupun lainnya benar-benar sesuai standar. Jangan hanya sekadar melihat kelengkapan administrasinya,” ujarnya.

Kapoksi Partai Gerindra Komisi VIII DPR Republik Indonesia Abdul Wahid mengungkapkan, kegiatan workshop ini merupakan hasil kerja sama Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR RI.

Langkah ini dilakukan untuk mendukung produk Undang-Undang nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja. Di mana, ada pasal yang mewajibkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikat halal bagi produk olahannya.

”Kemarin kami menganggarkan untuk pembiayaan urusan sertifikat halal untuk produk nonsembelihan. Harapannya di tahun 202 ini ada 1 juta sertifikat halal produk nonsembelihan yang bisa diterbitkan,” ujarnya.

Sementara untuk produk hasil sembelihan, akan dibicarakan terlebih dahulu dengan Kementerian Agama.

”Karena untuk produk sembilahan, pengurusan sertifikat halalnya membutuhkan biaya yang nilanya antara Rp 4 juta hingga Rp 10 juta. Namun akan kami upayakan karena ini juga untuk kepentingan masyarakat luas,” pungkasya.

 

Editor: Dani Agus

Ruangan komen telah ditutup.