Murianews, Jakarta – Memasuki tahun politik saat ini, indikator kepercayaan publik terhadap media masih harus dipetakan. Sebab, masyarakat belum sepenuhnya memahami mana media arus utama dan mana media abal-abal.
Karena itu, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menggelar workshop perdana Trusted News Indicator bertajuk New Media dan Politics. Kegiatan ini juga didukung dukungan Internews dan USAID MEDIA.
Ketua Umum AMSI Wenseslaus Manggut mengatakan, Kegiatan ini bertujuan untuk menyosialisasikan indikator kepercayaan publik terhadap media yang menjadi anggota AMSI. Selain itu juga melihat pandangan ”masyarakat” politik terkait pedoman media terpercaya.
Baca: Sebelas Media Dikukuhkan jadi Anggota Baru AMSI Jateng
Menurutnya, fungsi dan kedudukan media harus dapat dipercaya oleh publik, sehingga apa yang disiarkan layak untuk didengar dan dijadikan rujukan masyarakat luas.
Wenseslaus juga menjelaskan, dalam Undang-Undang Pers, media sebagai wakil publik dilindungi UU Pers. Karena itu, ada harga yang harus dibayar sebagai publisher yaitu disiplin verifikasi, cek fakta agar produknya terpercaya, trusted.
”Kita harus menunjukkan bahwa media kita bukan abal-abal, tidak clickbait, isinya bukan disinformasi maupun misinformasi,” katanya saat membuka kegiatan workshop secara daring, Jumat (31/3/2023).
Dalam kesempatan yang sama, Chief of Party Internews Indonesia, Eric Sasono menekankan jika tantangan berat yang dihadapi media saat ini adalah bertepatan dengan pemilu 2024. Namun, hal ini diakuinya juga sebagai peluang.
”Bisa jadi juga sebagai ujian trusted news bagi media khususnya anggota AMSI. Semoga media-media AMSI bisa menjawab tantangan-tantangan kedepannya,” kata Eric.
Baca: Waspada Penipuan Mengatasnamakan AMSI dengan Modus Menakut-nakuti
Pada saat sesi diskusi, hadir juga anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) August Mellaz. Pihaknya pun mengapresiasi dan mengucapkan selamat atas apa yang sudah dilakukan AMSI dalam menentukan standar Indikator Trusted News.
”KPU RI sangat mengapresiasi dan membuka ruang untuk dialog lebih lanjut soal trust Indicator bidang politik ini. KPU memiliki beberapa catatan dalam konteks memastikan tahapan pemilu berjalan sesuai jadwalnya, tentunya terkait dengan peran media dalam pemegang arus informasi,” terangnya.
Ruangan komen telah ditutup.