Ilustrasi petugas tengah menghitung uang.
Murianews, Jakarta – Utang pemerintah Indonesia semakin hari kian bertambah. bahkan hingga 28 Februari 2023 lalu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang pemerintah sudah mencapai Rp 7.861,68 triliun.
Jumlah tersebut mengalami kenaikan Rp 106,7 triliun dari posisi bulan sebelumnya yang mencapai Rp 7.754,98 triliun.
Sehingga dengan nilai tersebut, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 39,09 persen yang pada bulan sebelumnya mencapai 38,56 persen.
”Jika menilik UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, batas maksimal rasio utang disebutkan sebesar 60 persen terhadap PDB, sehingga rasio utang pemerintah saat ini masih berada di dalam batas aman dan terkendali,” tulis Kemenkeu dalam buku KiTa, Jumat (17/3/2023).
Baca: Naik Lagi, Utang Indonesia Mencapai Rp 7.420,47 Triliun
Jumlah utang pemerintah itu terbagi menjadi dua jenis. Pertama berupa surat berharga negara (SBN). Kemudian kedua berupa pinjaman. Mayoritas utang pemerintah didominasi oleh instrumen SBN yakni 88,92 persen dan sisanya pinjaman 11,08 persen.
Secara rinci, jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN sebesar Rp 6.990,24 triliun. Terdiri dari SBN dalam bentuk domestik sebesar Rp 5.599,33 triliun yang berasal dari Surat Utang Negara Rp 4.550,84 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 1.048,49 triliun.
Sedangkan jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN valuta asing hingga Februari 2023 sebesar Rp 1.390,91 triliun, terdiri dari Surat Utang Negara Rp 1.068,20 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp 322,71 triliun.
Lalu jumlah utang pemerintah dalam bentuk pinjaman sebesar Rp 871,44 triliun. Jumlah itu terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 21,49 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 849,95 triliun.
Ruangan komen telah ditutup.