Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Harga Baru Tiket Bus di Jepara Mulai Dihitung

Harga Baru Tiket Bus di Jepara Mulai Dihitung

Salah satu bus AKAP sedang melaju di jalan di Kabupaten Jepara. (Murianews/Istimewa)

Murianews, Jepara – Mendekati Ramadan ini, harga baru tiket bus di Jepara mulai dihitung. Rapat pemutusan tarif baru segera dilakukan.

Ketua Organisasi Perangkat Daerah (Organda) Kabupaten Jepara, Iqbal Tosin mengatakan, para pengusaha bus bersiap menghadapi lonjakan penumpang pada ramadan dan lebaran.

Menghadapi itu, pihaknya bakal menggandeng pihak kepolisian dan stake holder lainnya. Kondisi kelayakan bus-bus juga sudah dicek.

Terkait dengan kenaikan tuslah, Organda akan segera merapatkannya. Tuslah adalah tambahan pembayaran yang diberlakukan pada masa tertentu, seperti waktu ramai kunjungan.

’’Perihal tiket untuk tuslah mungkin minggu ini kami putuskan,’’ terang Iqbal saat ditemui Murianews di Pendapa RA Kartini Jepara, Sabtu (11/3/2023).

Baca: Siap-Siap Beraksi Bareng Kotak dan Last Child di Jepara

Para pengusaha menilai kenaikan tarif tiket bus itu hal wajar. Di samping itu, pengusaha juga memperhitungkan biaya tambahan pembelian solar setelah mengalami kenaikan harga. Kondisi itu mengakibatkan biaya operasional turut meningkat.

Biasanya, lanjut Iqbal, kenaikan tuslah mencapai dua kali lipat dari tarif normal. Selain itu, ada pula biaya-biaya tambahan yang menjadi dasar perhitungan.

Iqbal yang juga salah satu pengusaha bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) mengaku kelimpungan dengan kebijakan pembatasan pembelian solar. Dalam sehari, per unit angkutan umum itu hanya boleh membeli solar bersubsidi maksimal 200 liter.

Iqbal menyebut, rata-rata bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dari Jepara membutuhkan solar sekitar 500 liter untuk perjalanan pergi-pulang. Ia pun menilai kebijakan itu tidak masuk akal.

’’Itu tiap hari kami kaya berantem terus kerjaannya. Kalau dipikir secara normalnya, wong kita public service, BBM kok dibatasi,’’ kata Iqbal.

 

Editor: Zulkifli Fahmi

Ruangan komen telah ditutup.