Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

BPKH: Dana Manfaat akan Habis Pada 2025 Jika Biaya Haji Tak Naik

BPKH Dana Manfaat akan Habis Pada 2025 Jika Biaya Haji Tak Naik

Ilustrasi: Kantor penyelenggara haji dan umrah Kemenag Kudus. (Murianews/Yuda Auliya Rahman)

Murianews, Jakarta – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyebut jika dana manfaat yang ditabung para jemaah diperkirakan akan habis pada tahun 2025 mendatang. Karena itu, menaikkan biaya haji adalah salah satu cara yang dilakukan Kementerian Agama (Kemenag) agar calon jemaah tetap bisa mendapatkan nilai manfaat.

Ketua BPKH Fadlul Imansyah mengatakan, sejauh ini para calon jemaah haji menggunakan nilai manfaat sebesar 60 persen, sementara 40 persen adalah biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang ditanggung oleh masing-masing jemaah.

”Kalau kita hitung berdasarkan hitungan kita, kalau memang kita harus memenuhi asumsi Bipihnya itu nilainya sama kayak tahun lalu, itu kita hitung, simpanan hasil investasi yang kita dapatkan akibatkan tidak berangkat dari 2020-2021 akan tergerus dan akan habis di 2025,” kata Fadlul mengutip CNNIndonesia.com, Selasa (24/1/2023).

Baca: Soal Kenaikan Biaya Haji, Komisi VIII DPR RI akan Putuskan Paling Lambat 14 Februari

Namun, lanjutnya, hal itu hanya berlaku jika pada 2023-2024 pemerintah menggunakan persentase yang sama, meskipun Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) secara akumulatif meningkat.

”Jadi (penyelenggaraan) 2025 itu kita sudah mengambil pokok setoran awal dari calon jemaah haji yang berangkat. Jadi kalau 2023-2024 asumsinya kita pakai skema 60-40 dengan 60 persen nilai manfaat, itu 2025 sudah mengambil nilai pokok investasi dari setoran awalnya,” imbuh Fadlul.

Dia juga mengatakan jika selama ini pihaknya mengelola dana haji calon jemaah dengan penempatan di investasi surat berharga syariah negara (SBSN) sebesar 70 persen dan sisanya di deposito perbankan syariah nasional.

Menurutnya, dana yang berada di deposito ini pun telah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Untuk itu, Fadlul pun menegaskan bahwa BPKH tidak berinvestasi secara langsung di bidang infrastruktur.

Baca: Biaya Haji Diusulkan Naik Jadi Rp 69 Juta, Biro Haji: Jemaah Banyak yang Keberatan

Meski demikian, Fadlul menegaskan pihaknya siap dengan keputusan pemerintah untuk penggunaan nilai manfaat tahun ini.

”Kalau pertanyaannya, diputuskan semisal jadi Rp 50 juta (nilai manfaat), prinsipnya kalau itu keputusan bersama, kita (BPKH) siap. Kalau kemudian nanti kita harus melakukan formulasi ke depan kita akan bicarakan mitigasi untuk 2025 itu (semisal) nilai simpanannya habis, kita akan diskusikan bersama-sama dengan Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR,” tegasnya.

 

Penulis: Cholis Anwar
Editor: Cholis Anwar
Sumber: CNNIndonesia.com

Ruangan komen telah ditutup.