Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

ICW Sebut Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Membelenggu Hak Rakyat

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana (Detik.com)

Murianews, Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti tentang sistem pemilihan umum (Pemilu) proporsional tertutup yang saat ini tengah masuk pembahasan di Mahkamah Konstitusi (MK). ICW menilai dengan sistem proporsional tertutup hanya akan membelenggu hak rakyat.

peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, selain membelenggu hak rakyat, sistem proporsional tertutup juga menjadi ruang gelap politik uang.

Ramadhan memberikan sejumlah alasan kaitannya dengan sistem proporsional tertutup itu. Pertama, sistem proporsional tertutup menjauhkan partisipasi masyarakat dalam menentukan calon wakilnya di lembaga legislatif.

BacaPBB Setuju Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Yusril Siap Tarung

”Bagaimana tidak, penentuan calon anggota legislatif yang akan terpilih bukan berada pada masyarakat, melainkan di internal partai politik,” kata Kurnia, mengutip Kompas.com, Selasa (24/1/2023).

Kedua, proporsional tertutup sama sekali tidak menghapus tren politik uang, melainkan hanya memindahkan, dari calon ke masyarakat menjadi calon ke partai politik. Sebab, kandidat terpilih bergantung pada nomor urut calon anggota legislatif yang ditentukan sepenuhnya oleh partai politik.

”Ketiga, proporsional tertutup membuka ruang terjadinya nepotisme di internal partai politik. Bukan tidak mungkin, calon-calon yang memiliki relasi dengan struktural partai dapat dimudahkan untuk mendapatkan nomor urut tertentu,” beber Kurnia.

Keempat, sistem proporsional tertutup berpotensi menghilangkan relasi dan tanggung jawab anggota legislatif kepada rakyat.

”Bagaimana tidak, penentuan akhir keterpilihan calon berada di bawah kekuasaan partai dan oleh karenanya anggota legislatif terpilih hanya akan bertanggung jawab kepada partai politik. Bisa dibayangkan, masih dalam tahap pencalonan saja, proses penjaringan calon anggota legislatif terbilang sangat tertutup,” ungkap Kurnia.

BacaGerindra Tolak Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

Atas dasar itu, lanjutnya, tak heran jika kemudian pada tahun 2019 lalu mereka secara serampangan mengusung 72 calon anggota legislatif yang sebelumnya pernah menyandang status sebagai narapidana korupsi.

”Dengan logika yang sama, tentu sulit menaruh kepercayaan kepada partai politik menentukan sendiri calon terpilih melalui skema proporsional tertutup,” tandasnya.

 

Penulis: Cholis Anwar
Editor: Cholis Anwar
Sumber: Kompas.com

Ruangan komen telah ditutup.