Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Soal Masa Jabatan Kades 9 Tahun, Mendes PDTT Buka Suara

Soal Masa Jabatan Kades 9 Tahun Mendes PDTT Buka Suara

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar (Kompas.com)

Murianews, Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar buka suara terkait ramainya usulan kepala desa (Kades) untuk perpanjangan masa jabatan hingga 9 tahun.

Abdul Halim mengatakan, untuk mengubah masa jabatan kades tersebut bukan perkara yang sulit. Asalkan, pengubahan masa jabatan itu tidak mempengaruhi periode menjabat.

Menurutnya, masa jabatan bisa saja diubah dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Namun, untuk periode menjabat juga harus diubah, yang semula tiga periode menjadi dua periode.

BacaApdesi Sebut Ada Tawaran dari Parpol untuk Masa Jabatan Kades 9 Tahun

”Sama-sama (total selama) 18 tahun. Hanya bedanya, kalau ditambah (masa jabatan) menjadi sembilan tahun berarti hanya dua periode, yang sebelumnya bisa sampai tiga periode,” ujar Abdul Halim dilansir dari laman resmi Kemendes PDTT, Senin (23/1/2023).

Saat ini, aturan mengenai lamanya masa jabatan kades tercantum dalam Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam UU tersebut dijelaskan masa jabatan kades adalah selama enam tahun.

Kemudian, Kades boleh maju kembali untuk dua periode berikutnya sehingga maksimal bisa menjabat selama 18 tahun.

Dengan adanya gagasan tersebut, pihaknya juga bersyukur lantaran mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu, ia berharap revisi terhadap UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa segera ditindaklanjuti dan dibahas dalam agenda program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2023.

BacaKemendes PDTT Masih Kaji Soal Usulan Masa Jabatan Kades 9 Tahun

Penambahan masa jabatan kades ini sebenarnya sudah ia sampaikan sejak Mei 2022 lalu saat bertemu dengan para pakar di Universitas Gajah Mada (UGM). Sehingga, usulan itu juga akan dikaji secara akademis.

”Oleh karena itu, periodisasi tersebut bukan menjadi arogansi kepala desa namun menjawab kebutuhan untuk menyelesaikan ketegangan pasca pemilihan kepala desa (pilkades),” ujar Abdul Halim.

 

Penulis: Cholis Anwar

Editor: Cholis Anwar

Sumber: Kemendes PDTT

Ruangan komen telah ditutup.