Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Buntut Usulan Masa Jabatan 9 Tahun, Jokowi Diminta Ganti Menteri PDTT

Buntut Usulan Masa Jabatan 9 Tahun Jokowi Diminta Ganti Menteri PDTT

Konferensi pers soal perpanjangan masa jabatan 9 tahun (Kompas.com)

Murianews, Jakarta – Buntut dari pada usulan terkait masa jabatan kepala desa (Kades) yang semula 6 tahun menjadi 9 tahun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk mengganti Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar.

Permintaan tersebut disampaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), DPP Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) dan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PPDI).

”DPP Apdesi, DPP Abpednas, dan DPN PPDI meminta kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang memiliki hak prerogarif untuk mengevaluasi atau mengganti Menteri PDTT Abdul Halim Iskandar,” kata Wakil Ketua Umum DPP Apdesi Sunan Bukhori dalam konferensi pers di Jakarta, mengutip Kompas.com, Senin (23/1/2023).

Baca: Apdesi Sebut Ada Tawaran dari Parpol untuk Masa Jabatan Kades 9 Tahun

Ketiganya menilai jika Menteri PDTT yang semula membuat gaduh isu perpanjangan masa jabatan kades hingga 9 tahun. Bahkan mereka juga menilai Menteri PDTT tidak memahami Undang-Undang Desa.

”Menteri PDTT memojokkan kepada desa dalam setiap pernyataan, melemparkan wacana yang meresahkan, serta menerbitkan kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan kepala Desa, BPD dan perangkat,” tutur dia.

Selain itu, ketiga asosiasi tersebut juga menilai jika Menteri PDTT tidak menempatkan pemerintah desa sebagai stakeholder pembangunan desa. Kemudian fungsi supervisi yang mendampingi dan melayani pemerintahan desa juga tidak dilakukan.

Baca: Kemendes PDTT Masih Kaji Soal Usulan Masa Jabatan Kades 9 Tahun

”Kepada Menteri PDTT tidak ada respon dan langkah serius sehingga Apdesi, Abpednas, dan DPN PPDI mengharapkan kebijakan Bapak Presiden agar menempatkan menteri desa yang tidak membangun kesan atau upaya memanfaatkan pemerintah desa dan masuk dalam tanah kepentingan parpol tertentu,” jelas Sunan.

 

Penulis: Cholis Anwar
Editor: Cholis Anwar
Sumber: Kompas.com

Ruangan komen telah ditutup.