Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Kemendes PDTT Masih Kaji Soal Usulan Masa Jabatan Kades 9 Tahun

Kemendes PDTT Masih Kaji Soal Usulan Masa Jabatan Kades 9 Tahun

Para kades saat melakukan aksi di depan gedung DPR (Istimewa)

Murianews, Jakarta – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) masih melakukan pengkajian soal usulan masa jabatan kepala desa (Kades) 9 tahun.

Kemudian, yang fokus menjadi perhatian adalah total masa jabatan apakah nantinya tetap 18 tahun dengan asumsi dua periode atau menjadi 27 tahun dengan asumsi tiga periode.

Wakil Menteri PDTT Budi Arie Setiadi mengatakan, gagasan Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar, sejauh ini adalah masa jabatan kades diperpanjang menjadi 9 tahun. Namun, mereka dibatasi hanya bisa menjabat 2 periode.

Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan, kades menjabat selama 6 tahun. Mereka bisa menduduki posisi itu dalam 3 periode.

Baca: Puan Angkat Suara Soal Jabatan Kades Jadi 9 Tahun

”Artinya, jika pemerintah dan DPRD pada akhirnya sepakat masa jabatan kades 9 tahun dan bisa menjabat 3 periode, mereka bisa duduk sebagai kades selama 27 tahun,” ungkapnya, mengutip Kompas.com, Senin (23/1/2023).

Namun, gagasan Menteri sendiri adalah masa jabatan 9 tahun degan dua kali periode, bukan 9 tahun masa jabatan dengan tiga periode.

Selain persoalan total masa jabatan kades yang sampai saat ini masih menjadi pembahasan, Kemendes PDTT juga memandang usulan perpanjangan masa jabatan itu sendiri perlu dikaji secara mendalam.

Budi menyebut, kajian itu harus dilakukan dengan serius serta melibatkan seluruh pihak. Sebab, petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) aturan tersebut harus komprehensif.

Budi menjelaskan, kondisi kades di berbagai daerah di Indonesia saat ini berbeda-beda.

”Karena periode kades di desa-desa dipilih tidak serentak,” tutur Budi.

Baca: Pengamat: Masa Jabatan Kades 9 Tahun Dapat Merusak Demokrasi

Selain itu, Kemendes PDTT juga mesti mempertimbangkan apakah ketentuan perpanjangan masa jabatan itu berlaku surut atau tidak. Hal ini akan berdampak pada kades yang saat ini telah menjabat.

Ia mencontohkan, terdapat kades yang menjabat tiga kali dengan total masa jabatan 6 tahun per periode.

”(Jika perpanjangan masa jabatan disahkan) apakah dia ditambah? Jadi 3 tahun ya banyak lah problematikanya,” tutur Budi.

 

Penulis: Cholis Anwar
Editor: Cholis Anwar
Sumber: Kompas.com

Ruangan komen telah ditutup.