Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Soal Kenaikan Biaya Haji, Komisi VIII DPR RI akan Putuskan Paling Lambat 14 Februari

 

Soal Kenaikan Biaya Haji Komisi VIII DPR RI akan Putuskan Paling Lambat 14 Februari

Foto: Ilustrasi (pixabay.com)

Murianews, Jakarta – Soal usulan kenaikan biaya haji 2023 masih menjadi polemik. Karena itu, Komisi VIII DPR RI mengupayakan agar usulan tersebut rampung dibahas maksimal pada 14 Februari.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB Marwan Dasopang mengatakan, saat ini antara Kementerian Agama (Kemenag) dengan Komisi VIII masih terus melakukan diskusi terkait usulan kenaikan biaya haji.

”Kami terus FGD, terus diskusi sampai nanti rencana kami akan putuskan di tanggal 13 atau 14 Februari,” tutur Marwan mengutip CNNIndonesia.com, Sabtu (21/1/2023).

BacaKenaikan Biaya Haji Sulit Dihindarkan, Ini Sejumlah Alasannya

Marwan menjelaskan pembahasan biaya haji tahun ini harus diselesaikan segera, karena calon jemaah membutuhkan waktu untuk pelunasan.

DPR RI dan Kemenag kemudian sepakat menetapkan batas akhir keputusan itu pada 14 Februari, sehingga calon jemaah tahun ini memiliki rentang waktu setidaknya satu bulan untuk melunasi biaya haji.

Hingga 14 Februari mendatang, Komisi VIII DPR akan mendalami usulan pemerintah sekaligus memastikan kemampuan calon jemaah haji dalam membayar pelunasan. Mereka juga akan mengecek rincian biaya tersebut untuk memastikan akurasi harga.

”Hasil rapat tadi malam, kalau enggak bisa kita putuskan di tanggal 14, nanti rentang waktu pelunasan terlalu sempit sehingga jemaah kesulitan. Jadi harus diputuskan paling lambat 14 Februari,” ungkapnya.

BacaIni Alasan Menag Yaqut Menaikkan Biaya Haji 2023 Sebesar Rp 69 Juta Per Jemaah

Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023 sebesar Rp98,8 juta per calon jemaah.

Dari jumlah itu, setiap jemaah nantinya akan dibebani sebesar 70 persen atau sebesar Rp 69 juta. Sementara, 30 persen sisanya ditanggung oleh dana nilai manfaat sebesar Rp 29,7 juta. Proporsi dana nilai manfaat ini berubah dari semula 40,3 persen pada 2022.

 

Penulis: Cholis Anwar
Editor: Cholis Anwar
Sumber: CNNIndonesia.com

Ruangan komen telah ditutup.