Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Nasib Honorer Damkar dan Satpol PP Pati Masih Belum Pasti

Nasib Honorer Damkar dan Satpol PP Pati Masih Belum Pasti

Petugas Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Pati saat menjinakkan kebakaran. (Murianews/Umar Hanafi)

Murianews, Pati – Tenaga Honorer Damkar dan Satpol PP Pati bisa bernapas lebih lega. Sebab, mereka lolos dari pemberhentian imbas dari penghapusan honorer tahun ini.

Itu berdasarkan surat nomor 800/2329/BAK tertanggal 10 Mei 2022 yang ditandatangani Dirjen Bina Adwil, Safrizal.

Surat tersebut berisi pedoman penghitungan kebutuhan dengan pendekatan peralatan kerja yang dimiliki untuk menghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional (JF) Damkar, dan pendekatan objek kerja untuk menghitung kebutuhan JF Analis Kebakaran.

Baca: Kerusakan Jalan Jakenan-Winong Pati Timbulkan Kecelakaan

Kabid Damkar kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pati, Heru Kristianto mengatakan, bila tenaga honorer damkar dan Satpol PP dihapuskan, maka Satpol PP Kabupaten Pati kekurangan personel.

Pasalnya, jumlah personel yang berstatus ASN dan honorer lebih banyak honorer.

’’Sementara dari Kemendagri, Satpol PP dan Damkar tidak dihapus. Ada surat sendiri. Kalau dihapus ya orangnya tidak ada. Dulu-dulu kan tidak ada penambahan PNS (Satpol PP) di Pati,’’ ujar dia.

Ia menjelaskan, saat ini petugas damkar Kabupaten Pati berjumlah 55 orang. Hanya 17 petugas yang berstatus ASN. Sementara sisanya masih berstatus tenaga honorer.

Pihaknya sendiri sudah mengajukan formasi PPPK untuk Damkar dan Satpol PP. Total yang diajukan yakni 127 orang. Namun, hingga kini belum ada formasi tersebut.

’’PPPK (Satpol PP) tidak ada formasi. Kita sudah ajukan, kita mengajukan 127 orang. Rencananya juga ada (Pos Damkar di) Tayu dan Jekenan. Tapi tidak ada (formasi/tidak dikabulkan, red),’’ ujar dia.

Pihaknya pun masih menunggu nasib status honorer di Damkar dan Satpol PP Pati. Sebab, hingga kini belum ada formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk posisi tersebut.

’’Kebijakan pusat nanti. Kelihatannya, dari DPR sudah menyampaikan. Memang kebutuhan damkar sangat dibutuhkan. Kalau THL (tenaga harian lepas/honorer) dihapus, sementara PNS banyak yang pensiun, jadi nanti tidak ada orangnya,’’ tutur dia.

 

Reporter: Umar Hanafi
Editor: Zulkifli Fahmi

Ruangan komen telah ditutup.