Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Polri Terbitkan Panduan Netralitas Anggota Saat Pemilu

Polri Terbitkan Panduan Netralitas Anggota Saat Pemilu

Anggota polri saat berada di Instana Negara untuk mendapatkan pengarahan dari Presiden Jokowi (tangkapan Layar)

Murianews, Jakarta – Polri membuat panduan untuk mengatur terkait netralitas anggota pada saat pemilihan umum (Pemilu) 2024. Sementara bagi anggota yang melanggar juga akan dikenakan sanksi.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri sudah membuat lembaran pensat yang secara rinci menjelaskan regulasi terkait netralitas Polri.

Dedi menyebut netralitas personel Polri menjadi perhatian untuk melakukan pencegahan agar jangan sampai ada personel yang melanggar aturan sesuai regulasi yang ada.

”Netralitas Polri telah diatur dalam Ketetapan (TAP) MPR Nomor 7 Tahun 2000 tentang Peran TNI-Polri Sebagai Aparat Pertahanan dan Keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” katanya, mengutip Antara, Kamis (19/1/2023).

Baca: Kapolres Pati Pastikan Netralitas Polri Saat Pemilu 

Aturan itu tertuang dalam Pasal 10 Ketetapan MPR Nomor 7/MPR/2022 bahwa Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri mengatur hal itu. Tepatnya pada Pasal 28 ayat (1), (2) dan (3), berbunyi Polri bersikap netral dalam kehidupan politik tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Kemudian, anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.

”Untuk mengimplementasikan netralitas tersebut, nantinya Divisi Profesi dan Pengamanan Polri akan membuat surat telegram direktif dan arahan sebagai panduan bagi personel Polri menjaga netralitas,” imbuhnya.

Baca: Jokowi Minta Yudo Bisa Mengendalikan Anggotanya Untuk Netral dalam Pemilu

Dengan adanya aturan-aturan tersebut, ujar dia, maka jelas personel Polri harus menjaga netralitas pada setiap pesta demokrasi. Bagi personel yang kedapatan melanggar, maka ada sanksi tegas yang menanti berupa pelanggaran etik dan dapat diproses pidana bila terbukti melanggar tindak pidana.

 

Penulis: Cholis Anwar
Editor: Cholis Anwar
Sumber: Antara

Ruangan komen telah ditutup.