Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Pemkab Jepara Siapkan Delapan Program Prioritas untuk 2024

Pemkab Jepara Siapkan Delapan Program Prioritas untuk 2024

Rapat program strategis Pemkab Jepara di Gedung Shima Setda Jepara. (Murianews/Faqih Mansur Hidayat)

Murianews, Jepara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara menyiapkan delapan program prioritas selama 2024 nanti. Program tersebut sesuai dengan isu strategis yang ada pada 2024.

Itu terungkap dalam pembahasan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jekara 2024 dan pembukaan masa Musrenbang RKPD Kabupaten tingkat Kecamatan 2023, Kamis (17/1/2023).

Sekda Jepara, Edy Sujatmiko menyampaikan, banyaknya isu strategis yang harus diselesaikan dalam pembangunan daerah, kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk membiayai pembangunan sangat terbatas.

’’Maka skala prioritas harus menjadi landasan mengamankan alokasi anggaran. Amankan pada program-program prioritas. Saya minta perangkat daerah untuk berpikir terbuka, memiliki visi ke depan, integratif, dan inovatif,’’ jelas Edy.

Baca: Geger, Penemuan Mayat Perempuan di Pantai Ujungpiring Jepara

Adapun isu strategis yang dijadikan prioritas program yakni, peningkatan sumber daya manusia, penguatan ketahan sosial masyarakat di desa, dan penguatan moderasi beragama.

Kemudian, peningkatan pelestarian seni dan budaya, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, infrastrutkur dan pelayanan dasar, kualitas tata kelola pemerintah, dan penyelenggaraan Pemilu.

Di samping itu, pihaknya juga mengajak perangkat daerah menaikkan indeks pembangunan manusia (IPM), angka rata-rata sekolah, peningkatan usia harapan hidup dan pertumbuhan ekonomi, hingga menurunkan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran.

Sementara itu, Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi Bappeda Provinsi Jawa Tengah Agung Koenmarjono mengatakan, berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa isu strategis di Jawa Tengah.

Kemiskinan masih menjadi isu yang perlu dituntaskan. Sebab, Kemiskinan di Jawa Tengah sempat tercatat 10,93 persen. Namun, angka itu ternyata naik menjadi 10,98 persen.

Di sisi lain, pendapatan per kapita yang masih kalah dari rata-rata nasional dan provinsi lain, terutama Jawa dan Bali.

Pihaknya menegaskan, RKPD kabupaten/kota harus selaras dengan arah kebijakan, prioritas, dan fokus pembangunan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 sampai 2026.

’’Sinergikan penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, dan satu data. Libatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk keterwakilan unsur parpol, kelompk peduli lingkungan, dan kelompok rentan,’’ arahnya.

Sedangkan, Plt Kepala Bappeda Kabupaten Jepara Hery Yuliyanto mengatakan, rangkaian lanjutan yang diagendakan di antaranya Musrenbang kecamatan pada 24 sampai 31 Januari 2023, Forum Perangkat  Daerah pada Februari 2023, dan Musrenbang RKPD pada Maret 2023.

’’Penetepan RKPD Kabupaten Jepara paling lambat 1 minggu setelah penetapan Provinsi Jawa Tengah,’’ kata Hery Yuliyanto.

 

Reporter: Faqih Mansur Hidayat
Editor: Zulkifli Fahmi

Ruangan komen telah ditutup.