Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Tuntut Perpanjangan Masa Jabatan, Kades di Jepara Ngelurug ke Jakarta

Tuntut Perpanjangan Masa Jabatan Kades di Jepara Ngelurug ke Jakarta

Para kades dari Jepara berangkat menuju ke Jakarta guna demonstrasi perpanjangan masa jabatan. (Murianews/Faqih Mansur Hidayat)

Murianews, Jepara – Para kepala desa (Kades) atau Petinggi di Kabupaten Jepara menuntut perpanjangan masa jabatan. Mereka pun berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasinya.

Total ada 184 Petinggi yang berangkat menuju Jakarta. Enam bus disiapkan untuk memberangkatkan para kepala des aitu. Mereka berangkat dari Pendapa RA Kartini Jepara, Senin (16/1/2023).

’’Total ada 184 petinggi yang berangkat. Berangkat semua, kecuali yang berhalangan sakit, diwakilkan,’’ kata Ketua DPC Papdesi Kabupaten Jepara, Edy Khumaidi Muhtar.

Edy Menilai, masa jabatan enam tahun terlalu singkat untuk membangun desa. Di sisi lain, potensi konflik sisa pemilihan kepala desa dirasa sulit diselesaikan dalam waktu enam tahun pula.

Baca: Drone E-TLE Diujicobakan di Jepara

Tenggat waktu yang dinilai terlalu singkat itulah yang mendasari para petinggi se- Jepara menuntut revisi Pasal 39 UU Nomor 6 tahun 2014.

Di mana, pada aturan itu disebutkan kepala desa memegang jabatan selama enam tahun sejak dilantik. Kemudian, kepala desa bisa menjabat tiga kali masa jabatan secara berturut-turut maupun tidak secara berturut-turut.

’’Sekarang ini tuntutan kepala desa sembilan tahun masa jabatan dan dua kali mencalonkan diri. Toh, sama saja 18 tahun,’’ jelas Edy.

Selain menuntut perpanjangan masa jabatan, lanjut Edy, para petinggi juga menuntut agar dana desa dikembalikan seperti dalam UU Nomor 6 tahun 2014 itu.

Di mana, saat pandemi Covid-19 terdapat regulasi yang mengharuskan adanya pengalihan sebagian anggaran untuk penanganan pandemi sampai saat ini. Mereka meminta agar tak ada lagi pengurangan besaran Dana Desa yang bersumber dari APBN itu.

’’itu sangat berdampak pada proses percepatan pembangunan desa. Tuntutan kami tegas, kembalikan UU Desa 2014 seutuhnya dan perpanjang masa jabatan kades menjadi sembilan tahun,’’ tandas Edy.

 

Reporter: Faqih Mansur Hidayat
Editor: Zulkifli Fahmi

Ruangan komen telah ditutup.