Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Oknum Perangkat Desa di Purworejo Didesak Mundur Warga, Ini Gara-garanya

Ilustrasi

Murianews, Purworejo – Seorang oknum perangkat desa di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah didesak warga untuk mundur atau diberhentikan pemdes setempat. Pasalnya, perangkat tersebut diduga mencabuli warganya.

Perangkat desa tersebut diketahui berinisial SR (44) yang menjabat Kasi Pemerintahan Desa di salah satu desa di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo.

SH, kepala desa tempat SR bekerja mengatakan, dugaan pencabulan tersebut terjadi Juli 2022 lalu. Saat itu SR mendatangi rumah korban dengan maksud mengantarkan makanan karena ada warga yang menggelar hajatan.

”Jadi beliau datang ke rumah korban, menurut informasi beliau itu ngasih walimah kepungan kenduri, jadi kejadian sore. Setelah ngasih itu korban ngakunya dipaksa melakukan tindakan asusila,” katanya seperti dikutip Detik.com, Senin (16/1/2023).

Kejadian yang dialami korban baru dilaporkan ke pemerintah desa pada 10 Januari 2023. Setelah itu, pemeriksaan terhadap SR pun dilakukan hingga akhirnya dibawa ke kantor Polsek Purwodadi.

”Hasil pemeriksaan di Polsek, beliau mengakui telah melakukan perbuatan itu dan telah meminta maaf kepada korban. Akhirnya mereka bersepakat untuk damai,” terangnya.

Meski kedua belah pihak telah berdamai, namun pihak Pemdes tidak serta-merta membebaskan sanksi untuk SR. Setelah melakukan koordinasi dengan Kecamatan, SR pun mendapatkan Surat Peringatan (SP 1).

”Sesuai aturan memang seperti itu, nanti kalau masih belum kondusif ya kita kasih SP 2, SP 3, dan kita sampaikan ke Inspektorat untuk sanksi lebih lanjut,” ungkapnya.

Di sisi lain, sebagian warga juga menuntut agar SR segera mundur dari jabatannya atau diberhentikan, namun warga lain ada yang menginginkan kasus tersebut tidak dilanjutkan lagi.

Musyawarah pun akhirnya digelar di Balai Desa, Senin (16/1/2023), untuk menampung keinginan warga dan menyelesaikan masalah agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

”Sebagian warga minta SR mengundurkan diri atas perbuatan tersebut. Tapi satu pihak ada perwakilan yang tak setuju. Meski sudah mengaku melakukan pencabulan, tapi tak cukup bukti. Jadi masih diminta menjabat,” terangnya.

Camat Purwodadi, Dwi Agung Nugraheni datang langsung untuk memimpin jalannya rapat. Heni menuturkan, yang bersangkutan telah melanggar aturan. Namun penyelesaiannya juga harus dilakukan secara adil sesuai aturan yang ada.

”Yang bersangkutan jelas melanggar aturan tentang perangkat desa. Proses hukum yang di Polsek yang bersangkutan wajib lapor. Tapi status kepegawaian ada aturan. Kami telah mengeluarkan SP 1 karena aturannya harus gitu. Hasil musyawarah hari ini juga kita laporkan ke Inspektorat. Apa pun nanti hasilnya harus diterima dan masyarakat harus legawa,” tandasnya.

 

Penulis: Supriyadi
Editor: Supriyadi
Sumber: Detik.com

Ruangan komen telah ditutup.