Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

APBD 2022 Pemkab Kudus Hanya Terserap 86 Persen

Pengerjaan proyek pembangunan jalan oleh Dinas PUPR Kudus. (Murianews/Anggara Jiwandhana)

Murianews, Kudus – APBD 2022 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, Jawa Tengah pada tahun 2022 terserap sebesar 86,17 persen. Atau digunakan sebesar Rp 1,6 triliun dari total anggaran yang tersedia yakni sebesar Rp 2,58 triliun.

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai sejumlah kegiatan di 33 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kudus.

Data dari Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus dari puluhan OPD, persentase realisasi tertinggi berada di Kantor Kecamatan Undaan yakni sebesar 99,68 persen.

Sedangkan OPD yang mendapatkan anggaran belanja besar dengan realisasi tertinggi adalah dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH). Yakni sebesar 95,04 persen dari total anggaran sebesar Rp 75,29 miliar.

Kemudian disusul Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang mencapai 94,63 persen dari anggaran Rp 102,69 miliar.

Selanjutnya ada Dinas Pendidikan dan Kepemudaan yang mendapatkan anggaran sebesar Rp 702,82 miliar dan terealisasi 86,83 persen. Kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) yang mendapatkan anggaran Rp 241,51 miliar dan menyerap anggaran sebesar 82,96 persen.

Baca: Dor Dor! Tembakan Terdengar saat Polisi Ringkus Penjahat di Tanjungkarang Kudus

Sementara penyerapan terendah berada di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disnaker Perinkop UKM). Di mana disediakan anggaran sebesar Rp 87,45 miliar dan hanya terealisasi 34,15 persen saja.

Kepala BPPKAD Eko Djumartono mengungkapkan, untuk mencapai penyerapan anggaran seratus persen memang cukup sulit. Mengingat plafon anggaran yang tersedia adalah nilai maksimal.

Sementara pada pengerjaan proyek lelang, biasanya peserta lelang akan menawar dengan nilai proyek di bawah nilai maksimum anggaran tersebut.

”Nah akhirnya anggaran yang disediakan tidak terpakai semua karena biasanya memang yang mengikuti lelang kan nilai tawarnya selalu lebih rendah dari anggaran yang disediakan pemerintah,” ujarnya Sabtu (14/1/2023).

Walau demikian, Eko menilai mayoritas OPD telah berusaha maksimal dalam menggunakan anggaran yang telah disediakan. ”Mayoritas serapannya juga cukup tinggi untuk tiap-tiap OPD,” tandasnya.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Ruangan komen telah ditutup.