Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

KKP Bakal Revisi Aturan PNBP Nelayan Pascaproduksi

KKP Bakal Revisi Aturan PNBP Nelayan Pascaproduksi

Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zaini (Kompas.com)

Murianews, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dalam PP tersebut, besaran PNBP pascaproduksi yang ditanggung nelayan adalah sebesar 5 persen dan 10 persen. Nelayan masih cukup keberatan dengan jumlah tersebut.

Upaya revisi ini dilakukan setelah para nelayan di berbagai wilayah di Indonesia melakukan aksi demonstrasi dan menuntut agar besaran PNBP itu diturunkan.

Baca: Nelayan Jepara Tolak Kenaikan Tarif PNBP Perikanan

Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zaini menuturkan, para nelayan keberatan dengan besaran PNBP pascaproduksi itu. Terlebih saat ini harga BBM juga mengalami kenaikan.

”Sebenarnya mereka tahun lalu itu sudah bayar, tapi karena ada kenaikan BBM yang luar biasa, mereka (nelayan) jadi keberatan dengan indeks itu,” ujar Muhammad Zaini, mengutip Kompas.com, Sabtu (14/1/2023).

Namun demikian, revisi dari beleid ini masih memerlukan waktu untuk proses pengerjaannya.

”Mereka sekarang demo, ini hal yang wajar karena nelayan kemudian merugi, tapi kami nanti akan temui mereka untuk menanyakan apa sebenarnya (keluhannya), karena tuntutannya sama dan itu sedang kami kerjakan,” imbuh Zaini.

Baca: Nelayan Rembang Demo Protes Kenaikan PNBP, Jalur Pantura Sempat Lumpuh

Untuk menentukan besaran indeks PNBP, KKP akan melakukan komunikasi dengan nelayan. Sebab, nelayan telah mengajukan usulan secara tertulis terkait dengan besaran indeksnya.

”Kita akan komunikasikan, mereka kan ada yang minta 5 persen, ada yang 7 persen. Usulan tertulis mereka itu nanti jadi dasar kita,” ucap Zaini.

 

Penulis: Cholis Anwar
Editor: Cholis Anwar
Sumber: Kompas.com

Ruangan komen telah ditutup.