Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Ribuan Nelayan Pati Gelar Demo, Ini Tuntutannya

Ribuan Nelayan Pati Gelar Demo Ini Tuntutannya

Ribuan nelayan geruduk DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Jumat (13/1/2023). (Murianews/Umar Hanafi)

Murianews, Pati – Ribuan nelayan Pati, Jawa Tengah, menggelar demonstrasi di Alun-alun Pati dan depan Kantor DPRD Kabupaten Pati, Jumat (13/1/2023). Setidaknya ada empat tuntutan yang disampaikan.

Keempat tuntutan itu disampaikan Ketua Paguyuban Nelayan Mina Santosa Hadi Sutrisno. Tuntutan pertama, yakni meminta penurunan PNBP dari 10 persen menjadi tidak lebih dari 5 persen.

’’PP 85 tahun 2021, pascaproduksi kapal 60 GT ke atas (PNBP) dipatok 10 persen. Ini sangat berat sekali. Ketika itu diterapkan, semua alat tangkap terdampak,’’ ujar dia.

Baca: Tak Bertemu Pj Bupati, Demo Nelayan Pati Geser ke Gedung DPRD

Kedua, mereka juga mengkritisi penerapan Elektronik Penangkapan Ikan Terukur (E-PIT) yang memaksa para nelayan untuk menguasai aplikasi itu. Padahal, beberapa nelayan masih gagap teknologi.

’’Nahkoda saja belum bisa memproses E-PIT, aplikasi lewat HP, pemilik dan nahkoda. Secara manual saja belum bisa dijalankan apalagi ini,’’ kata dia.

Selanjutnya, pihaknya mendesak pemerintah untuk menambah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Menurutnya peraturan saat ini sudah sangat membatasi para nelayan.

’’Adanya peraturan menteri yang membatasi daerah penangkapan ikan. Di mana kapal tarik jaring berkantong dulu, wilayahnya ada 711, 712, 713. Saat ini, tidak ada 713. Kami meminta WPP semakin diperluas,’’ tutur dia.

Pihaknya juga meminta pemerintah untuk melibatkan nelayan dalam membuat kebijakan. Diharapkan dengan pelibatan itu, kebijakan tidak meresahkan nelayan.

’’Kami minta kepastian hukum UU Cipta Kerja yang saat ini masih dalam yudisial review diajukan. Sesuai MK, inkonstitusional bersyarat sampai 2 tahun ada perubahan. Saat ini diganti dengan Perpu Nomor 2 tahun 2022,’’ kata dia.

Hanya saja, lanjut Hadi, aturan subsector perikanan tangkap belum jelas. Ia pun khawatir aturan baru itu lemah dan justru membuat nelayan sengsara.

Dalam aksi itu, mereka ditemui Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin. Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro juga hadir dalam kesempatan itu. Namun Pj datang belakangan lantaran sebelumnya menghadiri sebuah acara di Juwana.

Pj Bupati mengaku sudah berkirim surat kepada Presiden untuk menurunkan PNBP. Surat ini dikirimkan pada 7 Januari lalu.

 

Reporter: Umar Hanafi
Editor: Zulkifli Fahmi

Ruangan komen telah ditutup.