Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Eks Ketua MK Sebut Pemilu Terbuka Menguatkan Oligarki

Eks Ketua MK Sebut PemiluTerbuka Menguatkan Oligarki

Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva (Detik.com)

Murianews, Jakarta – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva memberikan penilaian terkait sistem pemilu dengan proporsional tertutup dan terbuka. Kedua sistem itu sudah dipraktikkan di Indonesia.

Namun, Hamdan lebih setuju dengan sistem pemilu proporsional tertutup. Dia mempunyai sejumlah argumen hal ini.

”Sudah waktunya kita kembali melaksanakan pemilihan umum yang lebih sederhana yaitu kembali kepada sistem proporsional tertutup. Pengalaman 4 kali pemilu, terbukti tidak juga memberikan dampak perbaikan bagi akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan,” tulisnya dalam akun twitter @hamdanzoelva, Jumat (13/1/2023).

Dia juga mempertanyakan, selama sistem pemilihan terbuka yang selama ini berlangsung, akuntabilitas wakil rakyat yang telah dipilih secara langsung oleh rakyat tidak menunjukkan adanya perbaikan.

Baca: PBB Setuju Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Yusril Siap Tarung

”Justru yang terbukti adalah kuasa uang dan oligarki menjadi lebih kuat. Hal itulah yang dikhawatirkan oleh para founding fathers/mothers bahwa sistem demokrasi liberal melanggengkan kekuasaan kapitalisme,” ungkapnya.

Menurutnya, sistem proporsional terbuka itu lebih mengedepankan kuasa uang dan modal dalam kontestasi pemilihan umum.

”Maka tidak bisa dihindari nafsu mengakumulasi modal ketika menjabat, berakibat terbukti banyaknya wakil rakyat yang harus berurusan dengan korupsi dan ditangkap KPK,” imbuhnya.

Baca: Jelang Pemilu, Dewan Pers Rakor dengan KPU dan Polri

Selain itu, sistem proporsional terbuka dinilainya juga rumit bahkan dikatakan sangat berat bagi para penyelenggara pemilu. biaya yang dikeluarkan untuk sistem ini juga cukup banyak, sehingga lebih ke pemborosan.

Sementara dengan sistem proporsional tertutup, proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara menjadi lebih sederhana, biaya lebih murah, prinsip demokrasi tetap dipertahankan. Akuntabilitas pemerintah tetap bisa dijaga.

”Masalahnya hanya kekhawatiran atas dominasi partai dalam menentukan nomor urut yang harus diantisipasi dengan demokratisasi internal parpol dengan menjadikan parpol sebagai badan hukum milik publik, bukan milik elit partai. Parpol harus transparan dan didiaudit BPK,” terangnya.

Baca: Soal Pernyataan Kemungkinan Pemilu Pilih Parpol, KPU Minta Maaf

Menurutnya, dengan perubahan sistem ke proporsional tertutup, memberi jalan bagi penyederhanaan penyelenggaraan pemilu yang sekarang seperti sebuah organisasi pemerintahan tersendiri dengan biaya luar biasa.

 

Penulis: Cholis Anwar
Editor: Cholis Anwar

Ruangan komen telah ditutup.