Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Tuntut Revisi UU Desa, 110 Kades di Sragen Siap Geruduk Kantor DPR RI

Ketua FKKD Sragen Siswanto (tengah) memimpin rakor, Rabu (11/1/2023). Mereka akan datang ke DPR menuntu perpanjangan masa jabatan mereka. (Istimewa/Siswanto)

Murianews, Sragen — Sebanyak 110 kepala desa (kades) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Sragen siap bertolak ke Jakarta untuk menggeruduk kantor DPR RI, Senin (16/1/2023). Langkah itu dilakukan untuk menuntut revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Mereka akan bergabung dengan kades lain se-Indonesia untuk menyuarakan tuntutan masa jabatan kades menjadi sembilan tahun dan realisasi keuangan desa didasarkan pada musyawarah desa (musdes).

Kades Jetis, Kecamatan Sambirejo Sumiyarno mengatakan, mereka akan berangkat dengan menyewa satu unit bus besar, satu unit bus kecil, dan enam mobil pribadi. Sesuai rencana, mereka akan berangkat pada pukul 16.00 WIB dengan start di depan pintu tol Pungkruk, Sidoharjo, Sragen.

”Nanti semua kumpul di rest area Ungaran. Teman-teman kades dari Sumberlawang, Gemolong, dan Kalijambe berangkat sendiri karena kalau harus ke pintu tol Sidoharjo kejauhan. Mereka nanti bareng berkumpul di Ungaran,” kata Sumiyarno seperti dikutip Solopos.com, Kamis (12/1/2023).

Sumiyarno menegaskan yang akan mereka lakukan adalah aksi damai. Selain menuntut masa jabatan kades diperpanjang, mereka juga ingin diberi kewenangan penuh dalam menentukan pengisian dan mutasi perangkat desa.

Aksi para kades se-Indonesia itu akan dikoordinasi Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).

Ketua FKKD Sragen, Siswanto, menargetkan draf revisi UU Desa harus masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023 dan diprioritaskan. Kades Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Sragen, itu menilai tuntutan perpanjangan masa jabatan kades dari enam tahun menjadi sembilan tahun bukan tanpa pertimbangan.

Masa jabatan kades enam tahun itu dinilainya terlalu pendek. Tahun pertama bisanya digunakan kades baru untuk mengondisikan daerah dari friksi-friksi pascapilkades. Tahun kedua sampai keempat, jelas Siswanto, kades baru bisa merealisasikan program pembangunan desa. Tahun kelima dan keenam sudah fokus kembali ke pilkades. Praktis pelaksanaan program pembangunan desa hanya berjalan efektif tiga tahun.

”Kalau kades yang pandai bisa mengondisikan desa dalam waktu singkat. Dengan perpanjangan masa jabatan kades jadi sembilan tahun maka pembangunan desa menjadi maksimal,” jelasnya.

 

Penulis: Supriyadi
Editor: Supriyadi
Sumber: Solopos.com

Ruangan komen telah ditutup.