Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Pemkot Semarang Evaluasi Izin Pendirian Perumahan

Satpol PP Semarang memasang garis larangan di sebuah bangunan perumahan yang tak berizin dan berpotensi menyebabkan banjir di kawasan Semarang bawah . (Solopos.com-Ponco Wiyono)

Murianews, Semarang – Pemkot Semarang mulai mengevaluasi izin pendirian perumahan yang dikeluarkan dinas setempat. Evaluasi ini dilakukan setelah peristiwa banjir yang menerjang perumahan Dinar Indag, Kelurahan Meteseh, dan Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang.

Dalam evaluasi tersebut, Pemkot pun tak segan untuk melibatkan penegak hukum. Apalagi, sejauh ini banyak pengembang nekat mendirikan bangunan padahal izinnya belum keluar.

Plt Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan rapat koordinasi dilakukan dengan berbagai pihak terkait perizinan perumahan. Maka perumahan yang sedang rencana pembangunan atau justru sudah mulai membangun akan dicek lagi perizinannya.

Baca: Simpang Lima Semarang Terendam Banjir, Segini Ketinggiannya

”Kemarin kami kan sudah meminta Distaru (Dinas Tata Ruang) untuk menginventarisir rumah-rumah yang sedang direncanakan dan sedang mulai dibangun. Karena saya melihat saat ke Rowosari waktu banjir kemarin kan tepi-tepi jalan banyak sekali bangunan-bangunan baru,” kata Ita dalam keterangan yang dikutip Detik.com, Kamis (12/1/2023).

Ia mengakui perizinan mendirikan perumahan memang banyak, tapi hal itu demi kebaikan. Perumahan juga harus dilengkapi fasilitas-fasilitas pendukung untuk umum.

”Kalau perumahan itu kan biasanya harus ada KRK dulu, lalu perizinan di DPMPTSP, kemudian IMB dan lain sebagainya. Prosesnya kan panjang sekali. Lalu kemudian di perumahan-perumahan tersebut apakah terdapat fasum-fasos, apakah itu sudah disesuaikan atau sudah diserahkan ke Pemkot,” jelas Ita.

Pihaknya pun berjanji akan melakukan peninjauan kembali atas izin-izin yang ada. Khususnya untuk melihat perumahan-perumahan baru ini berizin atau tidak.

Baca: Banjir Bandang Terjang Perumahan Dinar Indah Tembalang, Segini Ketinggiannya

”Kalau pembangunan perumahan yang tanpa izin akan ada peran penegak hukum untuk menindak itu. Ya nantinya kita akan lakukan pemeriksaan, apa saja yang kurang. Utamanya perizinan,” tegasnya.

Sementara itu terkait perumahan Dinar Indah, Ita menegaskan pengembang yang belum diketahui keberadaannya itu harus ditemukan. Warga juga diminta mau untuk direlokasi karena lokasi yang berisiko yaitu di pinggir aliran sungai Babon tepat di belokan sungai atau biasa disebut Sungai Pengkol.

”Kemudian yang kalau masalah Dinar Indah ini kan sudah jadi problem bertahun-tahun dari mulai 2019, 2021, dan 2023 ini kan yang paling besar kerugiannya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka warga harus pindah,” tegasnya.

Hanya saja, upaya pemindahan ini tidak bisa cepat. Ini lantaran, pemkot harus menginventarisir dulu. Termasuk mendata kebutuhan yang ada.

”Kami juga sedang mencari dulu pengembang perumahan Dinar Indah ada di mana. Karena ini berbeda treatment-nya. Lha ini kami sedang melakukan rapat koordinasi,” lanjutnya.

 

Penulis: Supriyadi
Editor: Supriyadi
Sumber: Detik.com

Ruangan komen telah ditutup.