Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Nelayan Jepara Tolak Kenaikan Tarif PNBP Perikanan

Nelayan Jepara Tolak Kenaikan Tarif PNBP Perikanan

Perahu-perahu nelayan bersandar di Pelabuhan Jepara karena tak bisa melaut akibat cuaca buruk. (Murianews/Faqih Mansur Hidayat)

Murianews, Jepara – Nelayan Jepara menolak kenaikan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ikan tangkap. Mereka menilai, kenaikan itu merugikan para nelayan.

Kenaikan tarif PNBP termaktub dalam PP Nomor 85 Tahun 2021 yang merupakan aturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Aturan baru itu mengganti beleid sebelumnya, yakni PP Nomor 75 Tahun 2015 pada masa kepemimpinan Susi Pudjiastuti.

Saat itu, tarif PNBP juga naik dari sebelumnya sebesar 1 persen yang tercantum dalam PP Nomor 19 Tahun 2006. Untuk kapal 30-60 GT misalnya, tarifnya menjadi 5 persen.

Mengacu lampiran beleid anyar, kapal skala kecil dengan ukuran 5-60 GT dikenakan tarif PNBP pra produksi sebesar 5 persen, kapal skala menengah dengan ukuran 60-1.000 GT dikenakan tarif 10 persen, dan kapal skala besar dengan ukuran lebih dari 1.000 GT dikenakan tarif 25 persen.

Baca: Tak Disubsidi, Tarif Penyeberangan ke Karimunjawa Jepara Pakai Kapal Siginjai Naik

’’Kami para nelayan kecil tegas menolak itu,’’ kata Sunarto, Ketua Forum Nelayan (Fornel) Jepara, Rabu (11/1/2023).

Sunarto beralasan, mayoritas nelayan di pesisir Jepara utara memiliki kapal dengan ukuran maksimal 5 GT. Ukuran itu tentu berpengaruh dengan penghasilan para nelayan.

Dikatakannya, saat ini penghasilan para nelayan tidak menentu. Misalnya saja, dalam satu malam terkadang berpenghasilan Rp 500 ribu. Tapi itu tidak bisa dinikmati setiap hari. Mendasarkan itu, Sunarto menyebut rata-rata penghasilan harian dalam satu bulan sekitar Rp 100-150 ribu.

’’Penghasilan kami sudah kecil, masih mau diminta bayar pajak. Belum lagi urusan solar yang kami masih sering kesusahan,’’ ujar dia.

Terpisah, Eko Wilman, Sekertaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Jepara, justru belum menyatakan sikap penolakan atau persetujuan terhadap regulasi itu. Pihaknya membenarkan bahwa rata-rata kapal milik nelayan Jepara berukuran 5 GT ke bawah.

Eko mengaku sudah bertemu beberapa nelayan di Kelurahan Jobokuto, Kecamatan Jepara. Mereka menolak regulasi itu dengan alasan penghasilan yang tak seberapa. Namun, secara umum pihaknya belum menerima aduan penolakan dari kelompok nelayan yang lebih besar.

’’Nelayan yang menolak masih sedikit. Tapi kami akan kawal. Kita masih menunggu (sikap, red) DPD HNSI Jawa Tengah,’’ jelas Eko.

 

Reporter: Faqih Mansur Hidayat
Editor: Zulkifli Fahmi

Ruangan komen telah ditutup.