Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Jokowi Beberkan 12 Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

Jokowi Beberkan 12 Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

Jokowi saat Konferensi Pers (Tangkapan Layar)

Murianews, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui adanya 12 pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang berlangsung di Indonesia. Karena itu, Jokowi pun mengaku menaruh perhatian lebih terkait peristiwa masa lalu tersebut.

Jokowi juga tidak menampik adanya peristiwa HAM berat yang terjadi dalam beberapa peristiwa.

”Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa,” kata Jokowi yang ditayangkan di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (11/1/2023).

Baca: Menteri PPPA: Kekerasan Seksual Pelanggaran HAM, Bechi Harus Dihukum Berat

Presiden juga menyatakan bahwa dirinya sangat menyesalkan terjadinya pelanggaran HAM berat dalam 12 peristiwa masa lalu.

Sementara 12 peristiwa tersebut adalah peristiwa 1965-1966, peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985, peristiwa Talangsari di Lampung 1989, peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis di Aceh 1989, peristiwa Penghilang Orang Secara Paksa 1997-1998, dan peristiwa Kerusuhan Mei 1998.

Kemudian Peristiwa Trisakti dan Semanggi I-II 1998-1999, peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999, peristiwa Simpang KKA Aceh 1999, peristiwa Wasior Papua 2001-2002, Peristiwa Wamena Papua 2003, dan peristiwa Jambo Keupok Aceh 2003.

”Saya menaruh simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban,” kata Jokowi.

Baca: Komnas HAM Nilai Pembunuhan Munir Potensial Jadi Pelanggaran HAM Berat

Oleh karena itu, presiden dua periode itu menegaskan bahwa ia dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial.

”Yang kedua, saya dan pemerintah berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang,” kata Presiden.

Presiden juga mengaku telah menginstruksikan kepada Menko Polhukam agar mengawal upaya-upaya konkret pemerintah dalam memastikan dua hal tersebut bisa dilaksanakan dengan baik.

”Semoga upaya ini menjadi langkah yang berarti bagi pemulihan luka sesama anak bangsa, guna memperkuat kerukunan nasional kita dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutup Presiden.

 

Penulis: Cholis Anwar
Editor: Cholis Anwar
Sumber: Youtube Sekretariat Presiden

Ruangan komen telah ditutup.