Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Opini

Saatnya Generasi Milenial Memimpin

Yudhistira Zia Ersyada *)

MATI satu tumbuh seribu. Barangkali kalimat itulah yang pas untuk menggambarkan meningkatnya kasus korupsi di republik ini. Korupsi sepertinya sudah dianggap biasa, sehingga banyak pejabat publik yang tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tersandung kasus korupsi.

Kalau merujuk pada data KPK sebanyak 176 pejabat daerah terjerat kasus korupsi sepanjang periode 2004-2022. Rinciannya, terdapat 22 gubernur dan 154 wali kota atau bupati.  Sementara laporan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) tahun 2020 menempatkan Indonesia di peringkat 102 dengan skor 37.

Data tersebut mengindikasikan bahwa korupsi menjadi persoalan serius di negeri ini. Sebab, beberapa tahun belakangan korupsi bukan hanya dilakukan oleh pejabat setingkat menteri, gubernur dan bupati melainkan sudah masuk ke desa-desa. Sejak diundangkannya UU Desa, banyak aparat desa yang tersandung kasus korupsi.

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes), karena korupsi dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam perspektif makro, korupsi berdampak buruk terhadap sistem demokrasi.

Data yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit (EIU) tahun 2020 menunjukkan, indeks demokrasi Indonesia mendapatkan skor 6,3 di mana angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya 6,48. Skor yang diperoleh Indonesia saat ini adalah nilai terendah yang diperoleh Indonesia dalam kurun waktu 14 tahun terakhir.

Penurunan indeks demokrasi ini perlu menjadi perhatian kita bersama termasuk partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi. Partai politik perlu segera melakukan pembenahan sebagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Selain itu, upaya ini penting dilakukan agar generasi muda yang rasional dan kritis semakin tertarik dan peduli terhadap politik.

Kepemimpinan Milenial

Deretan kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi menjadi bukti bahwa negeri ini minus pemimpin berintegritas, sehingga muncul kekecewaan di tengah masyarakat. Saat ini masyarakat membutuhkan pemimpin yang benar-benar amanah, bukan pemimpin yang gemar pencitraan. Karena itu, kaum muda perlu tampil untuk mengurai segala persoalan bangsa ini.

Indonesia memiliki jumlah pemuda yang begitu besar. Tentu, jumlah tersebut merupakan potensi bagi kemajuan Indonesia di masa depan. Namun, kuantitas tak akan bernilai apa-apa tanpa dibarengi kualitas. Bangsa ini membutuhkan pemuda yang mandiri, optimis dan visioner.

Oleh karena itu, para pemuda membutuhkan figur yang dapat dijadikan teladan dalam hal kepemimpinan.

Dalam konteks ini, Hendrar Prihadi merupakan salah satu tokoh yang dapat dijadikan contoh bagi generasi muda. Ia memiliki segudang pengalaman, mulai jadi ketua KNPI Jawa Tengah selama dua periode, anggota DPRD Jawa Tengah, Wali Kota Semarang selama dua periode, hingga menjadi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Berkat keberhasilannya memimpin Kota Semarang, ia berpotensi diusung jadi calon gubernur Jawa Tengah 2024 mendatang.

Berbagai pencapaian Hendrar Prihadi tentu saja melalui perjuangan dan kerja keras. Proses itulah yang harus diteladani oleh generasi milenial. Pemuda adalah penerima estafet kepemimpinan yang akan diberi amanah atas nasib masa depan bangsa ini. Karena itu, pemuda harus mau berproses dan berjuang agar kelak ia benar-benar menjadi pemimpin harapan bangsa.

Di era digital yang penuh tantangan ini, Indonesia memerlukan pemimpin muda yang visioner, pemberani dan dapat mengemban amanah perjuangan bangsa sebagaimana telah diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Tentu saja model kepemimpinannya tetap menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat dewasa ini.

Generasi milenial sebagai calon pemimpin masa depan perlu ambil bagian dalam proses memajukan Indonesia. Mereka bisa berkontribusi sesuai bidang masing-masing termasuk di bidang politik. Sudah bukan masanya lagi pemuda hanya menjadi objek politik, apalagi apatis terhadap dunia politik itu sendiri.

Dalam konteks politik, kehadiran generasi milenial tidak dapat dipandang sebelah mata, karena memiliki peran strategis dalam memajukan demokrasi. Kondisi ini dapat dilihat dari adanya peningkatan jumlah pemilih berusia muda setiap tahunnya.

Pada Pemilu 2019 misalnya, terdapat sekitar 80 juta pemilih milenial yang berusia 17-37 tahun. Sementara menurut Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Pemilu 2024 pemilih milenial yang rentang usianya 17-39 tahun mendakati 60 persen.

Pada hakikatnya, partisipasi politik generasi milenial harus berangkat dari ketulusan hati untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan memperbaiki tatanan kehidupan yang lebih baik. Keterlibatan kaum muda di kancah politik menjadi momentum penting mengingat akhir-akhir ini bangsa kita sedang mengalami krisis kepemimpinan. Saat ini kita kekurangan sosok pemimpin yang benar-benar berintegritas dan mau memperjuangkan kepentingan rakyatnya. (*)

 

*) Wakil Ketua DPD KNPI Jawa Tengah

Ruangan komen telah ditutup.