Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

PBB Tegur RI Karena Pengesahan KUHP, Banyak Pasal Kontroversi

PBB Tegur RI Karena Pengesahan KUHP Banyak Pasal Kontroversi

logo PBB (Indonesia.un.org)

Murianews, Jakarta – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perwakilan Indonesia turut memberikan perhatian terhadap pengesahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru menjadi undang-undang (UU) oleh DPR pada Selasa (6/12/2022) lalu.

PBB mengaku prihatin dengan pengesahan kerangka hukum Indonesia tersebut, lantaran ada beberapa pasal yang dinilai tidak sesuai dengan kebebasan dasar dan hak asasi manusia (HAM), termasuk hak atas kesetaraan.

Selain itu, PPB juga menilai terdapat diskriminasi di hadapan hukum dan perlindungan dalam KUHP baru tersebut, termasuk hak atas privasi serta hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan dan kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Baca: 11 Pasal KUHP Baru yang Ancam Kebebasan Pers

”PBB khawatir beberapa pasal dalam KUHP yang direvisi bertentangan dengan kewajiban hukum internasional Indonesia sehubungan dengan hak asasi manusia,” tulis PBB dalam laman resminya, Jumat (9/12/2022).

Kemudian, beberapa pasal juga dinilai berpotensi mengkriminalisasi karya jurnalistik dan melanggar kebebasan pers.

Tidak hanya itu, ketentuan lain berisiko melanggar hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, dan dapat melegitimasi sikap sosial yang negatif terhadap penganut agama atau kepercayaan minoritas dan mengarah pada tindakan kekerasan terhadap mereka.

”Saat pemerintah mempersiapkan penerapan KUHP yang baru, kami menyerukan kepada otoritas eksekutif dan legislatif untuk memanfaatkan proses reformasi ini untuk memastikan bahwa hukum dalam negeri diselaraskan dengan kewajiban hukum hak asasi manusia internasional Indonesia dan komitmennya terhadap Agenda 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yang terus dipromosikan dan digunakan negara sebagai kompas untuk agenda pembangunan nasionalnya,” terang PBB.

Baca: Pengesahan RKUHP Hanya 18 Anggota DPR yang Hadir Secara Fisik

Arena itu, PBB pun mendorong pemerintah untuk tetap terlibat dalam dialog konsultatif terbuka dengan masyarakat sipil yang lebih luas dan pemangku kepentingan untuk menangani keluhan dan memastikan bahwa proses reformasi sejalan dengan komitmen global Indonesia dan juga TPB.

”PBB siap untuk berbagi keahlian teknisnya dan membantu Indonesia dalam upayanya untuk memperkuat kerangka legislatif dan kelembagaannya, menjamin semua individu di negara ini untuk menikmati semua hak yang diatur dalam konvensi dan perjanjian internasional yang diikuti oleh Indonesia,” tutupnya.

 

Penulis: Cholis Anwar
Editor: Cholis Anwar
Sumber: Indonesia.un.org

Ruangan komen telah ditutup.