Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

UMK Jepara 2023 Tak Sesuai Harapan, Buruh Kecewa

UMK Jepara 2023 Tak Sesuai Harapan Buruh Kecewa

Ilustrasi: Buruh pabrik di Jepara saat berada di salah satu pabrik tekstil. (Murianews/Faqih Mansur Hidayat)

Murianews, Jepara – Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jepara tahun 2023 telah ditetapkan sebesar Rp 2.272.626,63, Rabu (7/12/2022). Itu berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/54 Tahun 2022.

Angka itu sama persis dengan usulan upah keputusan dalam rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara. Keputusan itu pun membuat kelompok buruh di Kabupaten Jepara kecewa.

’’Kami kaya ditipu Ganjar Pranowo,’’ tegas Ketua Konsulat Cabang FSPMI Jepara, Yopy Priyambudi saat dihubungi Murianews, Rabu (7/12/2022) petang.

Baca: UMK Jepara 2023 Ditetapkan Rp 2.272.626,63

Dijelaskan, pihaknya sebelumnya sempat bertemu Ganjar Pranowo di Semarang. Mereka sempat mendapat angin segar oleh Ganjar Pranowo.

Saat itu, Ganjar berjanji mengikuti Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 terkait mekanisme pengupahan 2023, yakni kenaikan upah minimum dibatasi maksimal 10 persen.

Para buruh pun merespon dengan menurunkan tuntutannya. Dari menuntut naik sekitar 13 persen, lalu diturunkan menjadi 12,2 persen, dan turun lagi jadi 10 persen sesuai Permenaker.

Ketika bertemu Ganjar, Yopy juga diajak bicara soal struktur upah. Yang menurutnya hanya akan menyulitkan buruh yang mayoritas orang awam.

’’Kami sudah percaya dengan komitmen Ganjar pada Permenaker itu. Tapi ternyata realitanya jauh dari harapan. Maka sekarang jadi benar kata orang, Ganjar memang lambe lamis (lihai berbicara tanpa bukti, red),’’ kata Yopy.

Dengan diputuskannya UMK itu, Yopy merasa sudah tak bisa lagi berbuat banyak. Akhirnya, kini pihaknya memilih fokus untuk memperjuangkan upah internal.

Yopy akan melangkah untuk memperjuangkan Surat Penjabat (Pj) Bupati Jepara terkait tunjangan-tunjangan yang harus diberikan perusahaan kepada karyawannya.

Setidaknya ada tiga tunjangan utama yang akan diperjuangkan. Yaitu tunjangan transportasi, masa kerja dan jabatan.

Seperti diketahui, surat tersebut telah dikeluarkan bulan lalu. Sejauh ini, Yopy belum mendapati keputusan soal tunjangan itu. Pihak serikat buruh masih berunding dengan masing-masing perusahaan.

’’Kami akan kawal betul upah internal itu. Surat Pj Bupati Jepara sudah jelas dan tegas. Perusahaan harus memberi tunjangan kepada karyawan,’’ tegas Yopy.

Baca: Tiga Perpustakaan Desa di Jepara Raih Penghargaan Tingkat Nasional

Segaris dengan Yopy, Murdiyanto selaku Ketua KSPSI Kabupaten Jepara,  sangat menyayangkan dengan keputusan Ganjar Pranowo itu. Menurutnya, keputusan tersebut harus segera disertai dengan struktur skala upah. Hal itu mengingat beban buruh yang semakin diperberat dengan adanya kenaikan harga BBM.

’’Tunjangan transportasi untuk karyawan harus ada. Dan struktur skala upah harus segera diterapkan,’’ kata Murdiyanto.

Setelah ini, lanjut dia, pihaknya akan mendesak pemerintah kabupaten untuk memastikan tunjangan transportasi lebih layak diberikan perusahaan. Tunjangan itu harus diterapkan seadil-adilnya. Salah satu caranya yaitu dengan menentukan tunjangan berdasarkan masa kerja karyawan.

 

Reporter: Faqih Mansur Hidayat
Editor: Zulkifli Fahmi

Ruangan komen telah ditutup.