Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Hasil Pembahasan UMK Jepara 2023 Ditolak APINDO

Hasil Pembahasan UMK Jepara 2023 Ditolak APINDO

Pembahasan kenaikan UMK Jepara tahun 2023. (Murianews/Faqih Mansur Hidayat)

Murianews, Jepara – Hasil pembahasan upah minimum kabupaten (UMK) 2023 di Kabupaten Jepara mendapat penolakan. Penolakan itu datang dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Jepara.

Diberitakan sebelumnya, Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara memutuskan kenaikan UMK 2023 sebesar 7,8 persen. Di mana, UMK Jepara pada 2022 sebesar Rp 2.108.401,11 diusulkan menjadi Rp 2.272.626,63.

Angka tersebut diputuskan dalam rapat pleno. Penentuannya setelah dilakukan penghitungan menggunakan formula berdasarkan Permenaker Nomor 18 tahun 2022 tentang pengupahan.

Baca: UMK Jepara 2023 Diusulkan Naik Sebesar Rp 164 Ribu

’’Kami menolak penetapan UMK dengan mendasarkan Permenaker Nomor 18 tahun 2022,’’ tegas Ahmad Syamsul Anwar, Kamis (1/12/2022).

Seperti sikap sebelumnya, Syamsul menyatakan, pihaknya lebih sepakat bila rumusan penghitungan berdasarkan PP 36 Tahun 2021 tentang mekanisme pengupahan.

Apindo berpendapat, PP yang merupakan turunan dari Undang-undang Cipta Lapangan Kerja itu tak bisa hanya diganti dengan peraturan menteri.

Menurut Syamsul, Pemkab Jepara harus tetap menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021 itu. Bahkan, jika pemerintah daerah masih menggunakan PP tersebut, maka DPK Apindo bakal melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Menanggapi hal itu, Edy Sujatmiko selaku Ketua Dewan Pengupahan Jepara, menyatakan tak masalah dengan sikap APINDO itu. Pihaknya tetap menyantumkan aspirasi itu dalam berita acara yang dikirim ke Gubernur Jawa Tengah.

’’Tidak masalah. Itu kan sikap. Kita masukkan dalam berita acara bahwa Apindo bersikukuh dengan PP 36 tahun 2021,’’ jelas Edy.

 

Reporter: Faqih Mansur Hidayat
Editor: Zulkifli Fahmi

Ruangan komen telah ditutup.