Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Selamat! Desa Banyubiru Semarang Raih Gelar Desa Antikorupsi Terbaik di Indonesia

Ketua KPK, Firli Bahuri (tengah), berfoto dengan Kepala Desa Banyubiru, Sri Anggoro Siswaji (kiri) dan Bupati Semarang, Ngesti Nugraha (kanan), saat peluncuran Desa Antikorupsi di Kabupaten Semarang, Jateng, Senin (29/11/2022). (Solopos.com-Hawin Alaina)

Murianews, Semarang – Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang berhasil meraih gelar Desa Antikorupsi terbaik di Indonesia. Itu terjadi setelah mereka berhasil nilai tertinggi dalam ajang Desa Antikorupsi 2022 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ajang Desa Antikorupsi itu diikuti 10 desa dari 10 provinsi di Indonesia. KPK membentuk desa antikorupsi ini sejak Februari 2022. Setelah itu, KPK melakukan observasi dengan memilih desa percontohan.

Selanjutnya, desa terpilih itu dilakukan bimbingan teknis oleh KPK bekerja sama dengan Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri.

Pada Selasa (29/11/2022), bertempat di Lapangan Desa Banyubiru, ditetapkan 10 desa yang menjadi percontohan desa antikorupsi di Indonesia. Desa Banyubiru menjadi mendapatkan nilai tertinggi 96,75 dan layak ditetapkan sebagai Desa Antikorupsi terbaik di Indonesia.

Ketua KPK Firli Bahuri menyebut desa saat ini sebagai suatu hal yang penting dalam pembangunan Indonesia. Program desa antikorupsi sebagai upaya bersama untuk mencegah praktik antikorupsi.

Apalagi desa memiliki dana yang cukup besar melalui danaa desa, namun banyak perangkat desa yang terjerat korupsi.

”Saya mencatat tidak kurang dari 686 desa dan 651 kepala desa yang tersangkut perkara hukum. Itulah juga yang membuat KPK membentuk desa antikorupsi,” ungkapnya seperti dikutip Solopos.com.

Diakui, desa adalah miniatur negara. Karena tidak ada program pemerintah yang tidak tersangkut dengan desa. Ada setidaknya tujuh indikator yang bisa diselesaikan atau dicatat di desa.

Data angka kemiskinan, pengangguran, indeks pembangunan masyarakat, angka kematian ibu melahirkan bisa dicegah melalui desa. Selain itu banyak hal yang dilakukan KPK untuk mencegah terjadinya praktik korupsi.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transparansi, Abdul Halim Iskandar, mengatakan sebelumnya ada kekhawatiran setelah desa mendapatkan otonomi untuk mengelola dana desa. Namun itu semua bisa terjawab setelah perjalanan dana desa banyak percepatan pembangunan dan inovasi di desa.

”Yang lebih menggembirakan lagi adalah hampir seluruh kementerian dan lembaga memiliki komitmen bersama untuk mendampingi dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Salah satunya KPK,” ungkap menteri yang karib disapa Gus Halim.

Menurutnya dengan adanya Desa Antikorupsi akan membuat perangkat desa semakin paham terkait pembangunan desa. Hal itu akan membuat desa semakin cepat maju. “Tentu semua ini akan lebih bagus lagi, ketika KPK mendampingi desa dengan program Desa Antikorupsi,” tandas Gus Halim.

Sementara itu, selain Desa Banyubiru, sembilan desa lain di Indonesia yang masuk nomine desa antikorupsi terbaik itu yakni Desa Pakatto Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel); Desa Kamang Hilla di Kabupaten Agam, Sumatra Barat (Sumbar); Desa Hanura di Kabupaten Pesawaran, Lampung; Desa Mungguk Kabupaten Sekadau Kalimantan Barat.

Kemudian Desa Cibiru Wetan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat (Jabar); Desa Sukojati Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim); Desa Kutuh Kabupaten Badung Bali, Desa Kumbang Lombok Timur, NTT; dan Desa Batusoko Barat di Kabupaten Ende, NTT.

 

Penulis: Supriyadi
Editor: Supriyadi
Sumber: Solopos.com

Ruangan komen telah ditutup.