Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Sempat Alot, APBD 2023 Kabupaten Pati Akhirnya Disahkan

Sempat Alot APBD 2023 Kabupaten Pati Akhirnya Disahkan

Penandatanganan APBD 2023 Kabupaten Pati. (Murianews/Umar Hanafi)

Murianews, Pati – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati tahun 2023 akhirnya disahkan menjadi Perda, Senin (28/11/2022).

Pembahasan payung hukum penggunaan anggaran 2023 itu sempat berjalan alot. Banjir interupsi dalam Rapat Paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati.

Alotnya rapat disebabkan karena Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pati menilai dalam APBD 2023 tidak diperkenankan adanya defisit. Sebab, Kabupaten Pati dijabat seorang Penjabat (Pj) Bupati.

Baca: Pj Bupati dan Dewan Pati Terancam Tak Gajian Enam Bulan, Ini Sebabnya

Padahal jumlah Pendapatan Daerah lebih kecil dibandingkan Belanja Daerah. Total pendapatan daerah Kabupaten Pati tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp 2,63 triliun. Sementara belanja daerah sebesar Rp 2,69 triliun. Artinya terdapat defisit sebesar Rp 57,5 miliar.

Kata defisit itu sempat diganti dengan frasa selisih anggaran. Namun, anggota DPRD Kabupaten Pati menilai apapun namanya itu tetap defisit. Apalagi kata yang digunakan adalah bahasa akutansi sehingga seharusnya kata yang pas memang defisit.

DPRD Kabupaten Pati pun mempertanyakan penyataan TAPD terkait tidak diperkenankannya adanya defisit pada APBD 2023. Mereka menilai tidak ada aturan yang melarang defisit meskipun daerah dipimpin oleh seorang Pj.

’’Dalam Rapat Banggar kan dikatakan tidak boleh adanya defisit. Tetapi di sini muncul defisit,’’ ujar Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin.

Menurutnya, tidak ada aturan yang melarang APBD daerah yang dipimpin seorang Pj defisit. Dengan demikian, pihaknya sepakat tetap menggunakan kata defisit.

’’Menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 117 tahun 2021, defisit itu boleh asal bisa ditutup dengan Silpa yang berjalan kalau enggak bisa, ngutang. Kalau Pj ngutang itu boleh atau tidak kamu enggak tahu regulasinya,’’ tutur dia.

Baca: Banjir Bandang Terjang Empat Kecamatan di Pati

Ali berpendapat, jika kepala daerah tidak berani mengambil langkah itu (berhutang, red). Maka, lanjutnya, harus ada pergeseran anggara di seluruh OPD Kabupaten Pati.

Dalam rapat itu, Ali sempat meminta Pj Bupati untuk merombak TAPD. Pasalnya, TAPD tidak bisa menjawab pertanyaan pihaknya.

’’Itu kewenangan Pak (Pj) Bupati agar TAPD itu diisi oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan membahas APBD. Jangan dibebankan oleh Pak Sekda sendiri,’’ pungkas dia.

Di ujung rapat, Raperda APBD Kabupaten Pati 2023 akhirnya disahkan menjadi perda. Penjabat Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro dan Pimpinan DPRD Kabupaten Pati pun sepakat menandatangani untuk mengesahkannya.

 

Reporter: Umar Hanafi
Editor: Zulkifli Fahmi

Ruangan komen telah ditutup.