Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Pembahasan UMK Kudus 2023 Alot, Ini Usulan Buruh, Pengusaha dan Pemerintah

Uang baru emisi 2022. (Murianews/Vega Ma’arijil Ula)

Murianews, Kudus – Pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kudus 2023 di Dewan Pengupahan Kudus, Jawa Tengah, berjalan alot. Unsur pekerja, pengusaha, maupun dari pemerintah mempunyai pendapatnya masing-masing dan belum menemukan titik temu.

Berdasarkan hasil notulen rapat Dewan Pengupahan yang terdiri dari Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disnaker Perinkop UKM) Kudus, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kudus, dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kudus, mereka punya cara penghitungan UMK Kudus 2023 yang berbeda.

Pihak dinas, mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Sehingga angka UMK Kudus 2023 yang muncul yakni Rp 2.439.813,98.

Dengan penghitungan hanya dikalikan dengan laju inflasi Kudus saja, karena pertumbuhan ekonomi di Kudus minus.  Sementara penghitungan aslinya adalah inflasi daerah ditambah pertumbuhan ekonomi dikali alfa.

Baca: UMK Kudus 2023 Diperkirakan Naik jadi Segini

Walau begitu, jumlah tersebut masih tetap mengalami kenaikan sebesar Rp 146.755,72 dibanding UMK tahun 2022 kemarin yang sebesar Rp 2.293.058,26.

Sementara dari KSPSI menginginkan kenaikan UMK sebesar Rp 2.476.732,23. Di mana penghitungannya, pada kolom pertumbuhan ekonomi diisi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar Rp 5,37 persen.

”Memang dari KSPSI penghitungannya hampir sama, hanya di formulasinya yang sedikit berbeda. Kalau sesuai regulasi, saat pertumbuhan ekonominya minus, maka hanya dikalikan infalsi saja. Namun KSPSI kurang sepakat dan meminta pertumbuhan ekonominya menggunakan Jawa Tengah, ada selisih dan itu menyalahi aturan,” kata Kepala Disnaker Perinkop UKM Kudus Rini Kartika Hadi Ahmawati, Senin (28/11/2022).

Baca:Ganjar Umumkan UMP Jateng 2023 Sebesar Rp 1.958.169,69

Sementara Apindo menolak menggunakan Permenaker Nomor 18 ini. Kemudian mendorong pemerintah menggunakan kembali PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Struktur Pengupahan.

”Kalau Apindo sepertinya dari pusatnya juga sudah menolak, tapi usulan daerah semua ditampung,” terangnya.

Dewan Pengupahan akan kembali melakukan pembahasan UMK Kudus2023. Sesuai rencana, pelaksanaan pembahasan akan kembali dilangsungkan Selasa (29/11/2022) besok pagi.

”Kami dari pemerintah daerah tentu akan berupaya menampung semua aspirasi mereka, akan kami carikan jalan tengahnya,” pungkasnya.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Ruangan komen telah ditutup.