Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

UMK Kudus 2023 Diperkirakan Naik jadi Segini

ILUSTRASI: Warga menunjukkan pecahan uang rupiah. (Murianews/Anggara Jiwandhana)

Murianews, Kudus – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jateng 2023 sebesar Rp 1.958.169,69. Sementara untuk upah minimum kabupaten/kota (UMK) Dewan Pengupahan di tiap daerah masih melakukan pembahsan, termasuk UMK Kudus 2023.

Meski demikian, jika dilakukan penghitungan formulasi dengan menggunakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) RI Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, angka UMK Kudus 2023 yakni Rp 2.439.813,98.

Jumlah tersebut naik sebesar Rp 146.755,72 dibanding UMK tahun 2022 kemarin yang sebesar Rp 2.293.058,26.

Walau begitu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disnaker Perinkop UKM) Kudus Rini Kartika Hadi Ahmawati mengatakan nominal tersebut kini masih dibahas.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kudus dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kudus yang masuk dalam Dewan Pengupahan belum menyepakati usulan ini.

”Ini adalah kenaikan bilamana penghitungannya dilakukan dengan rumus Permenaker, di mana inflasi daerah ditambah pertumbuhan ekonomi dikali alfa, hasilnya ya Rp 2,4 juta itu,” kata Rini pada Murianews, Senin (28/11/2022).

Baca: Ganjar Umumkan UMP Jateng 2023 Sebesar Rp 1.958.169,69

Kenaikan itu menurut dia, belum sesuai dengan usulan para buruh, yakni Rp 2.476.732,23. Itu dikarenakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus mengalami minus di tahun 2021.

Sehingga pada penghitungannya, hanya dikalikan laju inflasi saja sesuai anjuran dari Permenaker Nomor 18.

”Inilah yang pada akhirnya diprotes oleh teman-teman pekerja, di sisi lain Apindo juga menolak Permenaker ini dan ingin kembali ke PP Nomor 36 Tahun 2021,” sambungnya.

Baca: APINDO Bakal Uji Materi Permenaker 18/2022 ke MA

Dewan Pengupahan, lanjut Rini masih akan melakukan pembahasan. Sesuai rencana, pelaksanaan pembahasan akan kembali dilangsungkan Selasa (29/11/2022) besok.

”Kami dari pemerintah daerah tentu akan berupaya menampung semua aspirasi mereka, akan kami carikan jalan tengahnya,” pungkasnya.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Ruangan komen telah ditutup.