Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Delapan Rekomendasi KUPI II di Jepara, Ini Daftar Lengkapnya

Delapan Rekomendasi KUPI II di Jepara Ini Daftar Lengkapnya

Sejumlah narasumber hadir dalam KUPI II di Jepara. (Murianews/Istimewa)

Murianews, Jepara – Delapan rekomendasi dikeluarkan dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) II di Ponpes Hasyim Asy’ari Bangsri Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

Rekomendasi itu dikeluarkan sebagai masukan untuk pemerintah, imbauan pada masyarakat dan jaringan KUPI. Keluarnya rekomendasi itu sekaligus mengakhiri Kongres.

Baca: KUPI di Jepara: Kekerasan pada Perempuan Bertolakbelakang dengan Agama

Adapun delapan rekomendasi itu diungkapkan Ketua KUPI II, Masruchah sebagai berikut;

Pertama

Pemerintah harus menjadikan KUPI sebagai mitra strategis dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan isu-isu strategis bangsa.

Masyarakat sipil juga diminta menjadikan menjadikan Jaringan KUPI sebagai mitra strategis dalam membangun gerakan sosial untuk peradaban yang berkeadilan.

Sebab, kehadiran ulama perempuan telah diterima kalangan masyarakat, pesantren, perguruan tinggi, pemerintahan, media, dan kalangan dunia internasional.

Kedua

Pemerintah harus mengubah dan menyelaraskan regulasi yang berpihak pada keselamatan serta perlindungan perempuan. Regulasi itu kemudian harus diimplementasikan secara konsisten.

Sejumlah kebijakan terkait kelompok rentan kekerasan perlu disusun dan diimplementasikan secara cepat. Terutama, pelaksanaan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan RUU Perlindungan pekerja Rumah Tangga.

Kepada masyarakat sipil, diminta ikut terlibat dalam pengawasan kebijakan, edukasi, dan pendampingan pada korban. Kemudian, jaringan KUPI perlu mengakselerasi gerakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dengan perspektif keagamaan.

Ketiga

Pemerintah harus menanggapi isu sampah sebagai sesuatu yang penting dan genting. Kebijakan pengelolaan sampah yang partisipatif perlu dibentuk dengan melibatkan pelaku usaha, konsumen, dan struktur negara hingga ke desa.

Masyarakat sipil juga diminta berperan dalam gerakan penanggulangan sampah.

Jaringan KUPI perlu memperkuat masyarakat dengan pandangan keagamaan untuk menanggulangi sampah.

Keempat

Pemerintah wajib melindungi segenap warga negeri terhadap bahaya ekstremisme dengan memperkuat nilai-nilai moderasi beragama.

Masyarakat perlu mempelajari dan mempromosikan pandangan keagamaan yang moderat, toleran, serta inklusif.

Jaringan KUPI perlu memperkuat perempuan sebagai aktor perdamaian berbasis pengalaman dan pengetahuan perempuan.

Kelima

Pemerintah harus memastikan implementasi regulasi-regulasi terkait untuk menghentikan praktik pemaksaan perkawinan dan perkawinan anak.

masyarakat sipil perlu mengawasi implementasi regulasi serta melakukan edukasi untuk menghapus pemaksaan perkawinan dan mencegah perkawinan anak.

Jaringan KUPI perlu menyosialisasikan pandangan KUPI dan memperluas jaringan untuk gerakan menghapus pemaksaan perkawinan dan mencegah perkawinan anak.

Keenam

Pemerintah harus mengadopsi pandangan keagamaan yang melarang praktik pemotongan dan pelukaan genetalia pada perempuan tanpa alasan medis melalui pembuatan regulasi dan tahapan implementasinya.

Masyarakat perlu mengadopsi dan jaringan KUPI perlu menyosialisasikan pandangan keagamaan KUPI yang mengharamkan pemotongan dan pelukaan genetalia perempuan tanpa alasan medis di masyarakat.

Ketujuh

KUPI II menyerukan solidaritas bagi masyarakat muslim, khususnya kelompok perempuan di berbagai negara yang mengalami opresi dan krisis kemanusiaan, terutama  Afghanistan, Iran, Myanmar, Turki, dan China (Uyghur).

KUPI II menuntut pemerintah di negara-negara tersebut untuk menghentikan tindakan opresi dan menjamin kemaslahatan warganya dengan spirit Islam rahmatan lil ‘alamin yang meletakkan penghormatan pada hak-hak perempuan.

Kedelapan

KUPI II mendorong tumbuhnya gerakan ulama perempuan di berbagai komunitas lokal dunia dengan berbekal pada pengalaman KUPI sebagai inspirasi. Di mana gerakan intra dan inter faiths, demokrasi, pelibatan laki-laki, dan keadilan lingkungan dilandaskan pada pengalaman dan pengetahuan perempuan.

 

Reporter: Faqih Mansur Hidayat
Editor: Zulkifli Fahmi

Ruangan komen telah ditutup.