Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Permenaker Atur Kenaikan Upah 10 Persen, Apindo Jepara Gusar

Permenaker Atur Kenaikan Upah 10 Persen, Apindo Jepara Gusar
Ilustrasi: Para buruh demonstrasi soal UMK di depan kantor Bupati Jepara tahun lalu. (Murianews/Faqih Mansur Hidayat)

Murianews, Jepara – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Jepara, Jawa Tengah gusar dengan aturan baru tentang mekanisme pengupahan. Apindo mengaku kesulitan jika kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jepara naik sebesar 10 persen.

Ketua Apindo Kabupaten Jepara, Syamsul Anwar menegaskan, sesuai dengan arahan Apindo pusat, pihaknya menolak Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) RI Nomor 18 Tahun 2022. Regulasi itu merupakan penyempurnaan dari PP Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.

Pada Permenaker tersebut, formula penghitungan upah minimum 2023 diubah. Yakni menggunakan formula UM(t+1) = UM(t) + (Penyesuaian Nilai UM x UM(t)).

Adapun keterangannya sebagai berikut:

UM(t+1) = upah minimum yang akan ditetapkan.
UM(t) = upah minimum tahun berjalan.
Penyesuaian Nilai UM = penyesuaian nilai UM yang merupakan penjumlahan antara inflasi dengan perkalian pertumbuhan ekonomi dan α.

Sementara, penyesuaian nilai UM sebagaimana dimaksud, dihitung sebagai berikut:

Penyesuaian Nilai UM = inflasi + (PE x α).

Penyesuaian Nilai UM = penyesuaian nilai upah minimum yang merupakan penjumlahan antara inflasi dengan perkalian pertumbuhan ekonomi dan α.
Inflasi = inflasi provinsi yang dihitung dari periode September tahun sebelumnya sampai dengan periode September tahun berjalan (dalam persen).
PE = pertumbuhan ekonomi yang dihitung
α = wujud indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu, yaitu 0,10 – 0,30.

Baca: APINDO Bakal Uji Materi Permenaker 18/2022 ke MA

Menurut Syamsul, Permenaker tersebut tidak bisa digunakan sebagai acuan dalam menentukan UMK 2023. Alasannya, masih ada PP Nomor 36 tahun 2021 yang belum diubah melalui mekanisme hukum yang berlaku.

’’Apindo pusat mengintruksikan kepada seluruh Apindo provinsi maupun kabupaten untuk menolak Permenaker RI Nomor 18 Tahun 2022,’’ tegas Syamsul.

Sebagai produk hasil kesepakatan antara pemerintah dan DPR RI, PP Nomor 36 Tahun 2021 tidak bisa asal diganti dengan peraturan setingkat menteri.

Apalagi, kata dia, usulan pembatalan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja yang merupakan induk dari PP tersebut, hingga kini belum ada keputusan yang inkrah.

Baca: Apindo Jabar Tolak Permenaker No 18 Tahun 2022, Katanya Melanggar MK

Secara tegas, Syamsul sangat keberatan jika nantinya kenaikan upah jadi 10 persen. Pasalnya, iklim di kalangan pengusaha Jepara sedang dalam masa sulit.

’’Kalau pengusaha di Jepara, khususnya mebel lebih-lebih, tanpa kenaikan (UMK, red) saja sudah kerepotan dengan dampak krisis global. Apalagi nanti ditambah kenaikan itu. Yang nilainya fantastis, tentu lebih berat lagi,’’ jelas Syamsul.

 

Reporter: Faqih Mansur Hidayat
Editor: Zulkifli Fahmi

Ruangan komen telah ditutup.