Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

UMK Naik 10 Persen Usai Gunakan Permenaker No 18, Buruh Karanganyar Sumringah

Ilustrasi Demo Buruh Tolak Upah Murah. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Murianews, Karanganyar – Kalangan buruh di Kabupaten Karanganyar menyambut gembira terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

Pasalnya, dengan aturan tersebut, besaran UMK Karanganyar 2023 diperkirakan naik 10 persen atau menjadi Rp 2.270.744.

Ketua Forum Komunikasi Serikat Buruh dan Pekerja Karanganyar, Eko Supriyanto, mengapresiasi pemerintah dengan menerbitkan Permenaker 18/2022. Pemerintah tak lagi menggunakan PP 36 Tahun 2021 dalam menetapkan UMK lantaran dinilai memberatkan buruh.

Baca: SPSI Usul Besaran UMK Wonogiri Rp 2 Juta

”Kami sangat apresiasi sekali Permenaker baru. Meskipun ada batasan kenaikan maksimal 10 persen. Masih sedikit di bawah dari harapan kami yakni UMK 2023 bisa naik 13 persen,” katanya seperti dikutip Solopos.com, Senin (21/11/2022).

Eko mengatakan selama dua tahun terakhir buruh menahan amarah terkait kenaikan UMK tak sesuai dengan harapan. UMK Karanganyar 2022 misalnya hanya naik Rp 10 ribu.

Padahal harga komoditas pangan hingga kebutuhan lainnya mengalami kenaikan pasca bahan bakar minyak (BBM) naik. Laju inflasi daerah juga ikut meningkat.

Dia berharap pemerintah menetapkan UMK sama dengan kenaikan inflansi plus pertumbuhan ekonomi. Hal ini dinilai lazim berlaku di seluruh dunia.

Di mana Inflansi dan pertumbuhan ekonomi yang digunakan terhitung sejak Januari – Desember pada tahun berjalan. Selain itu perhitungan UMK dikembalikan lagi berdasarkan standart biaya hidup (living cost) atau dinamai kebutuhan hidup layak (KHL).

”Ada 64 item KHL mulai dari harga daging, beras, baju, dan seterusnya. Hasil survei kebutuhan hidup layak inilah yang dirundingkan di Dewan Pengupahan untuk dikrekomendasikan kepada Bupati/Walikota maupun Gubernur,” ujarnya.

Baca: UMP Yogyakarta Diumumkan 28 November, Sultan: Kalau UMK Desember

Dia menilai kenaikan UMK sesuai dengan standar biaya hidup secara otomatis akan menggerakan roda perekonomian. Para buruh akan membelanjakan uangnya untuk membeli kebutuhan. Berbeda jika kenaikan UMK tak sesuai KHL, daya beli masyarakat akan melemah. Akibatnya roda perekonomian stagnan.

Sementara itu kalangan pengusaha yang tergabung dalam Assosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Karanganyar menolak terbitnya Permenaker 18/2022.

Ketua Apindo Karanganyar, Edy Darmawan, mengatakan secara prinsip menolak Permenaker Nomor 18/2022 tentang UMK.

Menurutnya aturan ini tidak relevan digunakan. Mestinya pemerintah sebelum menerbitkan Permenaker Nomor 18/2022, mengundang terlebih dahulu Dewan Pengupahan dan tripartit tingkat nasional untuk diajak rembugan dan perimbangannya.

”Tidak seperti sekarang, tahu-tahu mak bedunduk keluar permenaker. Sikap kami menolak permenaker itu,” katanya.

Baca: UMK Kudus 2023 Mulai Dibahas Hari Ini

Dia mengatakan pandemi Covid-19 yang melanda dunia sangat berdampak pada perusahaan. Bahkan tak sedikit perusahaan yang merumahkan hingga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya. Dia berharap pemerintah bisa merevisi aturan tersebut.

”Jangan sampai aturan membebani perusahaan dan dampaknya tentu akan kena karyawan sendiri,” katanya.

 

Penulis: Supriyadi
Editor: Supriyadi
Sumber: Solopos.com

Ruangan komen telah ditutup.