Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Ini Alasan Ida Fauziyah Batasi Kenaikan Upah Minimum Pekerja Maksimal 10 Persen

Ini Alasan Ida Fauziyah Batasi Kenaikan Upah Minimum Buruh Maksimal 10 Persen
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. (Dok. Kemnaker.go.id)

Murianews, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022. Dalam permenaker tersebut, upah minimum pekerja 2023 dipastikan naik.

Namun, kenaikan upah pekerja ini tidak sesuai harapan para buruh, di mana mereka menginginkan agar upah 2023 bisa naik 13 persen.  Dalam Permenaker tersebut, kenaikan upah minumum hanya dibatasi maksimal 10 persen.

Ida mengatakan, dari aspirasi yang berkembang ditemukan bahwa penetapan upah minimum melalui formulasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan belum dapat mengakomodasi kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini.

Baca: Permenaker Terbaru: Upah Minimum 2023 Naik Maksimal 10 Persen

Dia menyoroti kondisi di mana upah minimum 2022 tidak dapat menyeimbangkan laju kenaikan harga-harga barang yang mengakibatkan menurunnya daya beli pekerja. Hal itu dikhawatirkan dapat terjadi juga pada 2023.

”Dengan adanya penyesuaian formula upah minimum 2023, saya berharap daya beli dan konsumsi masyarakat tetap terjaga dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja,” kata Ida, dikutip dari Antara, Sabtu (19/11/2022).

Dia juga menjelaskan, dalam Permenaker terbaru itu, perhitungan upah minimum 2023 didasarkan pada kemampuan daya beli yang diwakili variabel tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang tercipta dari indikator produktivitas dan perluasan kesempatan kerja.

Produktivitas dan perluasan kesempatan kerja dipandang merupakan dua indikator yang dapat mewakili unsur pekerja dan buruh serta pengusaha.

Baca: Kemnaker Berikan Bocoran Kenaikan Upah Minimum 2023

Secara umum kebijakan penetapan upah minimum 2023 mengatur dua hal yaitu penyempurnaan formula penghitungan formula upah minimum 2023 dan perubahan waktu penetapan oleh gubernur.

Menaker Ida dalam keterangan itu juga meminta pemangku kepentingan ketenagakerjaan yaitu buruh/pekerja dan pengusaha dapat menjaga hubungan industrial yang harmonis dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan.

 

Penulis: Cholis Anwar
Editor: Cholis Anwar
Sumber: Antara

Ruangan komen telah ditutup.