Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Segel Dicabut, Pemilik Lahan Balai Desa dan SDN 2 Dukuhseti Pati Bakal Tuntut Pemkab ke Polda

Segel Dicabut, Pemilik Lahan Balai Desa dan SDN 2 Dukuhseti Pati Bakal Tuntut Pemkab ke Polda
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pati saat mencabut pohon pisang milik Soenari yang ditanam di halaman SDN Dukuhseti 2. (Murianews/Umar Hanafi)

Murianews, Pati – Pemilik lahan Balai Desa Dukuhseti dan SDN 2 Dukuhseti Pati, Soenari bakal melaporkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati ke Polda Jateng.

Itu buntut dari dicabutnya segel dan pohon pisang yang tertanam di lahan miliknya, Selasa (15/11/2022). Diketahui, lahan miliknya itu telah berdiri bangunan Balai Desa Dukuhseti dan SDN 2 Dukuhseti.

’’Dalam waktu dekat kita akan melaporkan (Pemkab) ke Polda. Bahwa itu penyerobotan yang dilakukan secara sistematis dilakukan oleh Pemkab Pati,’’ kata salah satu Kuasa Hukum Soenari, Beti Wirandini.

Menurutnya, langkah yang lakukan Pemkab Pati sudah melanggar hukum sehingga pihaknya bakal menyeret permasalahan itu ke meja hijau.

’’Intinya kami masih bersikukuh bahwa tanah itu sah haknya mbah Soenari. (Sertifikat) dikeluarkan BPN. Kalau memang tanaman pisang dicabut, kami akan menuntut ke Polda sampai ke Polri sekalian,’’ tutur Beti melalui sambungan telepon.

Baca: Soal Sengketa Lahan, Kades Dukuhseti Pati: Gugat Dulu Sebelum Segel

Pihaknya bahkan akan mengadukan perbuatan Pemkab Pati ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain melanggar hukum pidana, pihaknya juga menilai Pemkab Pati sudah menyalahgunakan kewenangan.

Selain itu, pihaknya berencana kembali menyegel Balai Desa Dukuhseti dan SDN 2 Dukuhseti. Ia menganggap lahan Balai Desa dan SDN 2 Dukuhseti merupakan milik kliennya.

’’Kami akan memasang segel itu lagi. Karena itu haknya mbah Soenari, kalau memang itu haknya atau aset Pemkab, monggo dibuktikan. Kalau kita membuktikan surat (sertifikat) itu sah atau tidak, berarti kan kita meragukan BPN. (Menurut kami) itu sah dan ada surat validasi BPN,’’ kata Beti.

Menurutnya, lahan seluas 2500 meter persegi itu sudah sah milik kliennya sejak tahun 1963 dengan adanya bukti Surat Hak Milik (SHM).

Kemudian SHM diperbarui lagi pada tahun 1997. Sedangkan gedung SDN 2 Dukuhseti dan Balai Desa berdiri sekitar tahun 1970-an.

’’Berarti ada mis (kesalahan) dan tanda tanya besar dan akan kita buka. Kalau Pemkab Pati menilai ini miliknya, kita akan gelar perkara dan buka sebesar-besarnya. Kenapa sertifikat muncul tahun 1997, Sedangkan SD dibangun 1970-an. Ini ada konspirasi besar sehingga perlu gelar perkara. 1963 beliau sudah punya sertifikat dan 1997 diperbarui,’’ pungkas dia.

 

Reporter: Umar Hanafi
Editor: Zulkifli Fahmi

Ruangan komen telah ditutup.