Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Pemkab Kudus Ajak Pedagang Ikut Perangi Rokok Ilegal

Bupati Kudus HM Hartopo memberikan sosialisi soal cukai di sela pertunjukan wayang di Desa Jurang. (Murianews/Istimewa)

Murianews, Kudus – Upaya menggempur rokok ilegal terus digalakkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus. Salah satu langkahnya yakni mengajak para pedagang rokok untuk ikut memerangi peredaran ilegal.

Para pedagang rokok diminta jeli dalam memilih dan menjual rokok, sehingga tak menjual rokok ilegal.

Mereka pun dikenalkan dengan ciri-ciri rokok ilegal, serta perundang-undangan di bidang cukai. Sosialisasi itu dikemas dalam pentas seni wayang kulit di Balai Desa Jurang, Sabtu (12/11/2022).

Bupati Kudus HM Hartopo yang menjadi narasumber dalam sosialiasi itu mewanti-wanti agar pedagang rokok untuk menolak menjual rokok tanpa cukai atau ilegal.

”Pas sekali, pedagang rokok harus tahu ciri-ciri rokok ilegal, biar lebih jeli sama produk yang dijual,” katanya.

Peredaran rokok ilegal merugikan negara, karena potensi pendapatan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) berkurang. Padahal, DBHCHT memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kudus.

Baca: Bupati Kudus Pastikan DBHCHT untuk Sejahterakan Warga

DBHCHT dialokasikan untuk bidang penegakan hukum 10 persen, bidang kesehatan 40 persen, dan bidang kesejahteraan masyarakat sebesar 50 persen.

”Rokok ilegal harus diberantas karena merugikan. Padahal dana cukai sebagian besar penggunaannya untuk kesejahteraan masyarakat,” paparnya.

Selain sosialisasi, Hartopo juga merespon berbagai aduan dari masyarakat. Salah satunya yakni masyarakat yang ingin beralih dari anggota BPJS Kesehatan mandiri menjadi anggota BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) karena tak mampu membayar iuran. Pihaknya meminta warga untuk berkomunikasi kepada kepala desa.

”Kalau memang tidak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan misalnya karena tidak punya pekerjaan, silakan menemui Pak Kepala Desa. Biar nanti bisa diverifikasi dan didaftarkan BPJS yang dibiayai pemerintah,” jelasnya.

Salah satu warga Desa Jurang, Supriyadi mengaku mendapatkan wawasan baru tentang DBHCHT.

”Saya justru baru tahu DBHCHT juga diperuntukkan pelayanan kesehatan. Sekalian bisa menyampaikan unek-unek langsung kepada Pak Bupati,” pungkasnya.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Ruangan komen telah ditutup.