Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Dewan Pengupahan Bersiap Bahas UMK Kudus 2023

ILUSTRASI: Warga menunjukkan pecahan uang rupiah. (MURIANEWS/Anggara Jiwandhana)

Murianews, Kudus – Dewan Pengupahan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, bersiap untuk membahas Upah Minimum Kabupaten atau UMK Kudus 2023. Namun, pembahasan baru akan dimulai ketika surat balasan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibalas oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disnaker Perinkop UKM) Kabupaten Kudus Rini Kartika Hadi Ahmawati mengungkapkan, Pemprov Jateng sebelumnya mengirimkan surat usulan penetapan upah minimum provinsi (UMP) dan UMK 2023 pada kementerian.

Di mana usulan tersebut adalah menaikkan UMP dan UMK sebesar minimal laju inflasi di Jawa Tengah.

”Nah kalau sudah ada balasan, Dewan Pengupahan daerah akan segera melakukan pembahasan UMK 2023,” ucap Rini, Sabtu (12/11/2022).

Untuk saat ini sendiri, belum ada gejolak apapun di tingkat buruh maupun pengusaha. Sejauh ini, Kudus bisa dibilang cukup kondusif dalam proses penetapan UMK Kudus 2023 ini.

Baca: Soal UMK Kudus 2023, Begini Harapan Serikat Buruh

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, berharap skema penetapan UMK Kudus 2023 mendatang akan sama seperti  skepa penetapan tahun ini. Yakni dengan menggunakan skala upah.

Di mana pekerja dengan masa jabatan kurang dari setahun, akan mengikuti kenaikan UMK berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Sementara untuk pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun akan ditentukan dengan skala upah dari UMK 2023 mendatang.

Walau begitu, Ketua KSPSI Kudus Andreas Hua menjelaskan, untuk saat ini pihaknya masih menunggu kabar terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan terkait hal ini.

Baca: Penetapan UMK Jateng Tunggu Pengumuman UMP dari Pusat

Apalagi, terdengar kabar bila memang Kemenaker ingin menaikkan upah karena sejumlah hal.

”Kami masih menunggu kabar terbarunya, kalau memang tidak ada kabar yang baik ya itu tadi, tetap seperti tahun ini, yang masa kerjanya di bawah satu tahun bisa sesuai PP 36, yang lebih dari satu tahun bisa pakai skala upah,” pungkasnya.

Pada tahun 2021 lalu, Dewan pengupahan Kabupaten Kudus menyepakati adanya kenaikan struktur dan skala upah bagi pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun. Yakni sebesar 3,84 persen dari UMK 2022 yang ditetapkan sebesar Rp 2.293.058,26.

Jumlah itu, setara dengan Rp 88.053,43. Sehingga jumlah upah yang diterima oleh pekerja yang masa kerjanya lebih dari setahun adalah sekitar Rp 2.381.111,69.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Ruangan komen telah ditutup.